Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengatakan, akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia.

Salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.

Hal itu dikatakan Ace saat Komisi VIII DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

"Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/1/2021).

Baca juga: Waspada Bencana Hidrometeorologi, BMKG Beri 3 Saran Mitigasi

Ace mengatakan, bencana Sumedang terjadi di daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.

Oleh karena itu, menurut Ace, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan.

“Tidak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana," lanjut Ace.

Lebih lanjut, Ace mengungkapkan duka mendalam terkait kejadian longsor ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang.

Baca juga: Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

"Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal," kata Ace.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman memaparkan bahwa berdasarkan data BPBD Kab. Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.

"Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian,” kata Herman.

“Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK,” kata dia

Baca juga: 15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

Tidak hanya itu, Herman mengatakan setidaknya ada 20 unit rumah yang tertimbun, 5 unit rumah rusak berat dan 51 unit rumah rusak ringan.

Lebih lanjut, kata Herman, sesuai arahan Kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lali, warga terdampak akan segera merelokasi.

"Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan," tutur Herman.

Sementara itu, wakil bupati Sumedang Erwan Setiawan menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat dengan memasang sistem peringatan dini untuk meminimalisir dampak longsor yang akan terjadi kedepannya.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Gempa Sulbar dan Longsor Sumedang

Selain itu, kata Erwan, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi seluruh izin pembangunan di lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi longsor.

"Early Warning System (sistem peringatan dini) telah kami pasang di lokasi untuk memberikan tanda dan mengurangi dampak yang akan terjadi,” ujar Erwan.

“Selain itu kami akan melakukan moratorium dan evaluasi seluruh izin pembangunan atau pengembangan di lokasi rawan longsor baik yang belum diberikan izin maupun bagi yang sudah memiliki izin," kata dia.

Diberitakan, Bencana longsor Longsor menerjang Dusun Bojong Kondang, RT 03/10, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (9/1/2021).

Longsor terjadi dua kali. Longsor pertama terjadi Sabtu sore sekitar pukul 15.30 WIB dan kemudian terjadi dua kali longsor susulan pukul 18.30 WIB.