Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belajar dari Longsor Sumedang, Komisi VIII DPR Dorong Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana

Kompas.com - 16/01/2021, 11:46 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly mengatakan, akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia.

Salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.

Hal itu dikatakan Ace saat Komisi VIII DPR RI bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi bencana longsor yang melanda Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).

"Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/1/2021).

Baca juga: Waspada Bencana Hidrometeorologi, BMKG Beri 3 Saran Mitigasi

Ace mengatakan, bencana Sumedang terjadi di daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.

Oleh karena itu, menurut Ace, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan.

“Tidak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana," lanjut Ace.

Lebih lanjut, Ace mengungkapkan duka mendalam terkait kejadian longsor ini dan mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh stakeholder yang ikut melakukan penanganan longsor Sumedang.

Baca juga: Warga Terdampak Longsor di Sumedang Akan Direlokasi Permanen

"Komisi VIII turut prihatin dan berbelasungkawa atas kejadian ini, selain itu kami ucapan terima kasih kepada tim sar, TNI/POLRI, relawan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan longsor yang begitu aktif melakukan pencarian korban dari awal," kata Ace.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman memaparkan bahwa berdasarkan data BPBD Kab. Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.

"Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian,” kata Herman.

“Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK,” kata dia

Baca juga: 15 Korban Longsor Sumedang Belum Ditemukan, Operasi SAR Diperpanjang

Tidak hanya itu, Herman mengatakan setidaknya ada 20 unit rumah yang tertimbun, 5 unit rumah rusak berat dan 51 unit rumah rusak ringan.

Lebih lanjut, kata Herman, sesuai arahan Kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lali, warga terdampak akan segera merelokasi.

"Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan," tutur Herman.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com