Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Kompas.com - 16/01/2021, 10:11 WIB
Irfan Kamil,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, industri pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memajukan Indonesia.

Kendati demikian, Wapres menyebutkan, di masa pandemi Covid-19, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, pemerintah berupaya membangun basis data terpadu untuk memberikan fasilitas bagi para UMKM.

“Agar upaya perlindungan UMKM ini di tahun 2021 optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM,” ucap Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulis, Jumat (15/01/2021).

Baca juga: Soal Pembatasan Jawa-Bali, Ganjar: Pariwisata, Mohon Maaf Ya Anda Akan Rugi

Ma'ruf menuturkan agar para UMKM penerima bantuan tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan kesepakatan tersebut diharapkan dapat diterapkan bersama.

“Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan,” tutur Ma'ruf.

Kemudian, terkait program sosial dari Kementerian Sosial, Ma'ruf mengharapkan agar Kementerian Sosial dapat segera menyusun program pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalkan.

“Saya melihat ada beberapa inisiatif-inisiatif dari Menteri Sosial yang menurut saya baik sekali diangkat ke tingkat nasional dan direplikasi di berbagai daerah,” kata Wapres.

Baca juga: Jakarta Kembali PSBB, Begini Aturan Baru untuk Usaha Pariwisata

Lebih lanjut, Ma'ruf menginginkan agar pengentasan kemiskinan dapat dipercepat melalui program optimalisasi balai sosial yang direncanakan oleh Kementerian Sosial.

Ia berharap agar program tersebut dapat dikolaborasikan dengan berbagai kementerian/lembaga, BUMN, dan swasta sehingga dapat bermanfaat secara optimal.

“Sehingga benar-benar bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja usaha-usaha mikro dan kecil yang produktif,” ujar dia.

Baca juga: Soal Pembukaan Pariwisata Bali untuk Turis Asing, Ini Kata Sandiaga

Ma'ruf juga memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan agar dapat memberikan dukungan pembukaan jejaring pemasaran bagi usaha mikro dan kecil secara online dan offline.

“Jejaring ini penting, memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset, dan promosi pasar ekspor,” kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com