Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Kompas.com - 16/01/2021, 06:00 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri ke DPR tak terlalu memiliki rekam jejak istimewa.

Kendati demikian, ia menyebut, Listyo memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

“Belum lagi tak ada yang terlalu istimewa dengan rekam jejak Listyo Sigit. Artinya apa? Upaya untuk membangun merit system dan profesionalisme dalam organisasi Polri sudah benar-benar dikacaukan dengan keputusan presiden yang menunjuk orang dekatnya,” ucap Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Kabareskrim, jenderal bintang tiga itu pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta pada tahun 2011. Pada saat yang sama, Jokowi ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca juga: Sempat Jadi Kandidat, Wakapolri Gatot Dukung Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri

Sementara itu, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada tahun 2014, Listyo turut menjadi ajudannnya. 

Setelah menduduki posisi Kabareskrim, ada sejumlah kasus besar yang telah ditangani Listyo. Misalnya, ditangkapnya dua polisi penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sekalipun, tak sedikit pihak yang merasa kurang puas atas hasil pengusutan perkara tersebut. 

Selain itu, Listyo dan timnya juga menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, yang sebelumnya telah dinyatakan buron selama 11 tahun. Dua perwira tinggi polisi pun turut terseret dan bahkan telah diputus bersalah pada pengadilan tingkat pertama karena diduga turut membantu pelarian Djoko Tjandra. 

Meski demikian, Bambang berpandangan, berhasil atau tidaknya pengungkapan kedua kasus tersebut lebih tergantung pada kemauan Polri.

“Penangkapan Djoko Tjandra dan pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan itu sejak awal tergantung good will kepolisian. Jadi bukan prestasi yang luar biasa. Biasa-biasa saja,” ungkapnya.

“Kasus Harun Masiku sampai sekarang juga belum terselesaikan,” imbuh dia.

Baca juga: Jadi Calon Kapolri Tunggal, Komjen Listyo Dinilai Punya Tantangan Satukan Internal Polri

Faktor kedekatan itu, menurut dia, dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Polri yang kompeten dan berintegritas.

Untuk itu, Bambang berharap, Listyo dapat melakukan terobosan apabila dilantik nantinya.

Menurutnya, kapolri terpilih perlu membangun sistem kepolisian yang transparan dan akuntabel, baik dalam pengamanan terhadap masyarakat, serta di internal.

“Bentuk konkretnya adalah bagaimana Kapolri terpilih bisa membangun partispasi aktif masyarakat dalam mengawasi kerja kepolisian,” kata Bambang.

Perlu diketahui bahwa penunjukkan calon kapolri merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan Presiden Jokowi sebelum mengusulkan Listyo sebagai pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis.

"Ya tentu saja semua persyaratan formal dipenuhi. Selain itu tentu saja faktor integritas, kompetensi, profesionalitas," kata Donny kepada Kompas.com, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Beri Respons Positif atas Pencalonan Komjen Listyo, KPK Dinilai Tengah Bangun Hubungan Baik dengan Polri

Selain faktor tersebut, kata Donny, Jokowi juga mempertimbangkan kemampuan calon Kapolri untuk bersinergi dengan para pemangku kepentingan, baik di internal maupun maupun eksternal pemerintahan.

Selanjutnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III, sebelum DPR memberikan persetujuan atas nama calon yang diajukan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com