Mendes Klaim BUMDes Tingkatkan Pendapatan Asli Desa

Kompas.com - 15/01/2021, 17:05 WIB
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar ke 3 Menggali Potensi Permodalan Desa dengan tema UU Cipta Kerja Solusi BUMDes Mengakses Permodalan di Perbankan yang digelar secara virtual oleh Lokadata, Kamis (3/12/2020). Dok. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar ke 3 Menggali Potensi Permodalan Desa dengan tema UU Cipta Kerja Solusi BUMDes Mengakses Permodalan di Perbankan yang digelar secara virtual oleh Lokadata, Kamis (3/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengklaim, pembentukan badan usaha milik desa ( BUMDes) berhasil meningkatkan pendapatan asli desa.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim di acara Pidato Desa 2021 dalam rangka memperingati 7 Tahun Undang-undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jumat (15/1/2021).

"Desa juga berinisiatif membentuk BUMDes menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan asli desa," kata Abdul Halim.

Baca juga: Koperasi Multi Pihak untuk BUMDes

Ia mengatakan, sebelum pengundangan UU Desa, sampai 2012 telah didirikan 8.189 BUMDes.

Jumlah tersebut semakin bertambah, setidaknya pada 2015 ada sebanyak 6.274 BUMDes terbentuk, 2016 sebanyak 14.132, tahun 2017 sebanyak 14.744, lalu 2018 sebanyak 5.870, dan 2019 sebanyak 1.878 BUMDes.

"Bahkan sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020, tetap ada pendirian BUMDes sebanyak 43," kata dia.

Saat ini secara keseluruhan, sudah terdapat 51.104 BUMDes yang terbentuk di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa melalui BUMDes, dana desa juga telah dialokasikan sebagai modal dengan jumlah mencapai Rp 4,2 triliun.

"Hasilnya kami mencatat Rp 1,1 triliun pendapatan asli desa, bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes," kata dia.

Baca juga: Mendes Klaim UU Cipta Kerja Perjelas Status BUMDes

Adapun hingga saat ini baru ada 51.134 desa yang mengalirkan dana desanya menjadi modal BUMDes.

Apalagi, kata dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melegalkan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum.

"Dengan ketentuan tersebut, maka BUMDes dapat leluasa menjalankan usaha maupun bermitra bisnis," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Alasan Pemerintah Tambah 3 Provinsi dalam Pelaksanaan PPKM Skala Mikro

Nasional
Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X