Mendes Klaim BUMDes Tingkatkan Pendapatan Asli Desa

Kompas.com - 15/01/2021, 17:05 WIB
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar ke 3 Menggali Potensi Permodalan Desa dengan tema UU Cipta Kerja Solusi BUMDes Mengakses Permodalan di Perbankan yang digelar secara virtual oleh Lokadata, Kamis (3/12/2020). Dok. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar ke 3 Menggali Potensi Permodalan Desa dengan tema UU Cipta Kerja Solusi BUMDes Mengakses Permodalan di Perbankan yang digelar secara virtual oleh Lokadata, Kamis (3/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengklaim, pembentukan badan usaha milik desa ( BUMDes) berhasil meningkatkan pendapatan asli desa.

Hal tersebut disampaikan Abdul Halim di acara Pidato Desa 2021 dalam rangka memperingati 7 Tahun Undang-undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jumat (15/1/2021).

"Desa juga berinisiatif membentuk BUMDes menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan asli desa," kata Abdul Halim.

Baca juga: Koperasi Multi Pihak untuk BUMDes

Ia mengatakan, sebelum pengundangan UU Desa, sampai 2012 telah didirikan 8.189 BUMDes.

Jumlah tersebut semakin bertambah, setidaknya pada 2015 ada sebanyak 6.274 BUMDes terbentuk, 2016 sebanyak 14.132, tahun 2017 sebanyak 14.744, lalu 2018 sebanyak 5.870, dan 2019 sebanyak 1.878 BUMDes.

"Bahkan sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020, tetap ada pendirian BUMDes sebanyak 43," kata dia.

Saat ini secara keseluruhan, sudah terdapat 51.104 BUMDes yang terbentuk di seluruh Indonesia.

Sementara itu, untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa melalui BUMDes, dana desa juga telah dialokasikan sebagai modal dengan jumlah mencapai Rp 4,2 triliun.

"Hasilnya kami mencatat Rp 1,1 triliun pendapatan asli desa, bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes," kata dia.

Baca juga: Mendes Klaim UU Cipta Kerja Perjelas Status BUMDes

Adapun hingga saat ini baru ada 51.134 desa yang mengalirkan dana desanya menjadi modal BUMDes.

Apalagi, kata dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melegalkan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum.

"Dengan ketentuan tersebut, maka BUMDes dapat leluasa menjalankan usaha maupun bermitra bisnis," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Aksi Nirkekerasan dan Tantangannya di Tengah Ancaman UU ITE

Nasional
Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Mutasi Virus Corona Ditemukan, Pimpinan DPR Minta Pemeriksaan di Bandara Internasional Diperketat

Nasional
Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X