Mengatur Penyiaran Digital Pascaputusan MK terkait Gugatan RCTI dan iNews

Kompas.com - 15/01/2021, 16:39 WIB
Ilustrasi media sosial ipopbaIlustrasi media sosial

Oleh Damar Juniarto dan Muhamad Heychael*

PADA 14 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan terhadap Pasal 1 Ayat (2) UU Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews.

Isi amar putusan yang dibacakan hakim ketua Anwar Usman menyebutkan MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalil-dalil yang diajukan para pemohon dinilai tidak berdasar.

Dalam gugatannya pada 27 Mei 2020, RCTI dan iNews menilai Pasal 1 Ayat (2) UU Penyiaran bersifat ambigu karena tidak mengategorikan over-the-top sebagai bentuk penyiaran.

Argumentasinya, konten/video on demand/streaming tidak berbeda dengan televisi karena memproduksi luaran yang sama, yakni konten audio-visual.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Inews TV dan RCTI soal UU Penyiaran, Dianggap Tak Berdasar

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak berhenti hanya dengan menggugat UU Penyiaran, dalam pelbagai berita di media disebutkan RCTI dan iNews telah mengusulkan untuk mengganti definisi penyiaran pada Pasal 1 Ayat (2) hingga mencakup layanan over-the-top/OTT (khususnya konten/video on demand/streaming).

Jika usul ini diadopsi, implikasinya sebagaimana dinyatakan oleh Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ahmad M Ramli, akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial akan diharuskan jadi lembaga penyiaran yang wajib berizin.

Menaruh OTT dalam konteks penyiaran adalah sebentuk kegagalan memahami perbedaan mendasar antara teknologi analog dan digital serta implikasi sosial dan hukum yang menyertainya. Jamak diketahui, penyiaran menggunakan teknologi analog.

Pemancarluasan siaran menghasilkan model komunikasi yang serempak atau kita kenal dengan istilah komunikasi massa. Kita yang menyaksikan MNC di Jakarta dengan saudara kita di Papua akan mendapati tayangan yang sama.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Inews dan RCTI, Youtuber dan Netflix Tak Terdampak UU Penyiaran

Implikasi sosialnya, media penyiaran tidak memberi agensi yang luas pada publik. Inilah antara lain mengapa di banyak negara demokratis, selain karena ia menggunakan ranah publik (gelombang elektromagnetik), media penyiaran diregulasi secara ketat.

Tujuannya untuk memastikan bahwa publik “yang tidak punya banyak pilihan” terlindungi dari dampak konten negatif.

Sementara model-model komunikasi dari media digital menggunakan sistem jaringan. Dua orang dari dua lokasi yang berbeda kala membuka Youtube akan mendapati sajian tayangan yang berbeda.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Nasional
Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Dalam 10 Hari, Pos Indonesia Sukses Salurkan BST Kemensos kepada 7,6 Juta KPM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X