DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat dalam Penanganan Pasca-gempa Majene

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah bergerak cepat dalam penanganan pasca-gempa di Majene, Sulawesi Barat.

Azis mendorong BNPB, Kementerian Sosial, TNI, dan Polri segera mengirimkan bantuan ke lokasi bencana.

"Seluruh pihak baik pusat dan daerah harus saling sinergi untuk mencari korban yang masih terjebak tertimpa bangunan, serta segera membantu dan mengirimkan kebutuhan bantuan sarana dan prasarana ke lokasi bencana," kata Azis dalam keterangan pers, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: 300 Rumah Warga di Majene Rusak akibat Gempa, 8 Meninggal Dunia

Azis meminta posko bencana dan kesehatan segera didirikan. Pemerintah diingatkan untuk menanggung kebutuhan para korban terdampak bencana gempa.

"Jangan sampai para korban gempa merasa kesulitan, kita harus dapat meringankan beban mereka dan mempersiapkan segala kebutuhan mereka baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan pasca-gempa," ujarnya.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke lokasi bencana gempa, pagi ini. Kepala BNPB Doni Monardo juga turut serta.

Gempa berkekuatan M 6,2 di Majene dan Mamuju terjadi pada Jumat dini hari, sekitar pukul 02.30 WITA.

Baca juga: UPDATE: 8 Meninggal Dunia, 637 Luka-luka akibat Gempa Majene

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com, hingga Jumat (15/1/2021) pukul 11.10 WIB, tercatat 8 orang meninggal dunia dan 637 orang luka-luka akibat gempa.

Sebanyak 16.000 orang mengungsi di 10 titik pengungsian, yakni di Desa Kota Tinggi, Desa Lombong, Desa Kayu Angin, Desa Petabean, Desa Deking, Desa Mekata, Desa Kabiraan, Desa Lakkading, Desa Lembang dan Desa Limbua.

Gempa di Kabupaten Mamuju mengakibatkan Hotel Maleo, Kantor Gubernur Sulbar, rumah warga (pendataan), RSUD Mamuju, dan satu unit minimarket rusak berat. Kemudian, jaringan listrik padam, dan komunikasi selular dikabarkan terputus atau tidak stabil.

Selain itu, terjadi juga longsor di 3 titik sepanjang jalan poros Majene-Mamuju (akses jalan terputus). Tercatat 300 unit rumah rusak, satu unit puskesmas rusak berat serta kantor Danramil Malunda rusak berat.

Saat ini, pendataan dan pendirian tempat pengungsian sedang dilakukan. BPBD setempat berkoordinasi dengan TNI-Polri, Basarnas, relawan dan instansi terkait lainnya.

Adapun kebutuhan mendesak antara lain, sembako, selimut dan tikar, tenda pengungsi, pelayanan medis, terpal, alat berat atau excavator, alat komunikasi, makanan pokok/siap saji, masker, obat-obatan dan vitamin.