JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri untuk karyawan melalui perusahaan.
Menurut dia, hal ini menandakan adanya upaya pemerintah untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam program vaksinasi.
"Kami menyambut baik bahwa swasta diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam penyediaan vaksin," kata Hariyadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).
Baca juga: Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri yang Mengemuka...
Kendati demikian, ia meminta pemerintah tidak melupakan kewajibannya untuk memberikan vaksin gratis terhadap semua masyarakat.
"Kewajiban pemerintah untuk menyiapkan vaksin gratis terhadap semua warganya harus tetap jalan," kata dia.
Hariyadi berpendapat, vaksinasi mandiri yang tengah direncanakan pemerintah ini merupakan vaksin berbayar.
Konsep ini dinilai berbeda dengan konsep vaksinasi gratis yang dicanangkan pemerintah terhadap masyarakat.
Namun, ia menilai keduanya sama-sama untuk mempercepat proses vaksinasi di masyarakat.
"Jadi bagi yang mandiri atau berbayar adalah konsep yang terpisah untuk mempercepat upaya masyarakat mendapatkan akses vaksin," ujar dia.
Di samping itu, ia juga mengetahui bahwa pemerintah dan pihak swasta tetap harus berkoordinasi jika benar membuka opsi vaksinasi mandiri.
Baca juga: Menkes Buka Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri, Diberikan bagi Perusahaan untuk Karyawan
Menurut dia, opsi vaksinasi mandiri membuat swasta dapat mengatur pengadaan vaksin sendiri dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah sehingga tidak tumpang tindih.
Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai data penerima vaksin.
Budi mengatakan, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.
"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).
Baca juga: Vaksin Covid-19 Mulai Terdistribusi, Kadin Optimistis Usaha Perikanan Terus Menggeliat
Sebelumnya, Budi mengatakan pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Namun, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.
"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata dia.
Menurut dia, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.
Baca juga: Wawancara Khusus Menlu Retno Marsudi - Diplomasi Vaksin: Membuka Akses, Meratakan Jalan
Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.
"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," ucap dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.