Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Apindo Sambut Baik Sekaligus Ingatkan Perlunya Vaksin Gratis

Kompas.com - 15/01/2021, 11:13 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri untuk karyawan melalui perusahaan.

Menurut dia, hal ini menandakan adanya upaya pemerintah untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam program vaksinasi.

"Kami menyambut baik bahwa swasta diberikan kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam penyediaan vaksin," kata Hariyadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri yang Mengemuka...

Kendati demikian, ia meminta pemerintah tidak melupakan kewajibannya untuk memberikan vaksin gratis terhadap semua masyarakat.

"Kewajiban pemerintah untuk menyiapkan vaksin gratis terhadap semua warganya harus tetap jalan," kata dia.

Hariyadi berpendapat, vaksinasi mandiri yang tengah direncanakan pemerintah ini merupakan vaksin berbayar.

Konsep ini dinilai berbeda dengan konsep vaksinasi gratis yang dicanangkan pemerintah terhadap masyarakat.

Namun, ia menilai keduanya sama-sama untuk mempercepat proses vaksinasi di masyarakat.

"Jadi bagi yang mandiri atau berbayar adalah konsep yang terpisah untuk mempercepat upaya masyarakat mendapatkan akses vaksin," ujar dia. 

Di samping itu, ia juga mengetahui bahwa pemerintah dan pihak swasta tetap harus berkoordinasi jika benar membuka opsi vaksinasi mandiri.

Baca juga: Menkes Buka Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri, Diberikan bagi Perusahaan untuk Karyawan

Menurut dia, opsi vaksinasi mandiri membuat swasta dapat mengatur pengadaan vaksin sendiri dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah sehingga tidak tumpang tindih. 

Hal ini senada dengan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengenai data penerima vaksin.

Budi mengatakan, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Mulai Terdistribusi, Kadin Optimistis Usaha Perikanan Terus Menggeliat

Sebelumnya, Budi mengatakan pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri. Namun, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," kata dia.

Menurut dia, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Baca juga: Wawancara Khusus Menlu Retno Marsudi - Diplomasi Vaksin: Membuka Akses, Meratakan Jalan

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPTK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com