Pengangguran Meningkat akibat Pandemi, Jokowi Minta Eksekusi Proyek Padat Karya Dipercepat

Kompas.com - 15/01/2021, 10:42 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi. BIRO PERS SETPRES / KRISHADIYANTPresiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja lebih cepat di tahun 2021.

Ia mengingatkan bahwa saat ini pandemi belum berakhir, sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa.

"Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary dengan bekerja lebih cepat," kata Jokowi dalam acara penandatanganan kontrak paket tender/seleksi dini Kementerian PUPR TA 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1/2021)

Baca juga: Kapan Keluarga Presiden Jokowi Divaksin Covid-19? Ini Penjelasan Istana

Jokowi mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan.

Oleh karenanya, sektor konstruksi, utamanya proyek padat karya, diharapkan dapat bergerak lebih cepat sehingga membuka kesempatan kerja yang luas untuk masyarakat.

"Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek padat karya sangat dinantikan dan membantu beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," ujarnya.

Baca juga: Ada Kabar Jokowi Tak Disuntikkan Vaksin Sinovac, Kemenkes: Itu Hoaks

Jokowi mengingatkan bahwa di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar akibat pandemi. Di kuartal kedua, ekonomi minus 5,32 persen.

Sementara, di kuartal ketiga, meskipun angkanya masih minus tetapi sudah menunjukkan perbaikan, yakni kontraksi 3,49 persen.

Untuk itu, sektor konstruksi diharapkan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di tengah situasi pandemi.

Baca juga: Komnas HAM Serahkan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI ke Jokowi

Kendati demikian, Jokowi tetap mewanti-wanti agar pekerjaan di sektor konstruksi dilakukan dengan proses yang benar, transparan, dan sesuai aturan.

Apalagi, APBN 2021 mengalokasikan porsi anggaran terbesar untuk Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 149,8 triliun.

"Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart short cut tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X