Kompas.com - 14/01/2021, 18:24 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK yang diajukan oleh dua advokat yakni Suhardi dan Linda Yendrawati.

Majelis Hakim menilai, pokok permohonan yang diajukan tidak menguraikan alasan berkenaan dengan syarat terkait pentingnya syarat untuk melakukan uji kelayakan dan pengawasan kesehatan selama lima tahun sekali bagi hakim MK yang sedang menjabat.

Adapun keinginan mengenai adanya syarat tersebut sudah tertuang dalam petitum permohonan.

Baca juga: Sidang Uji Materi UU MK, Ini Pasal-pasal yang Dipermasalahkan Pemohon

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman, Kamis (14/1/2021).

Selain tidak memberikan alasan yang yang jelas, hakim juga menilai adanya kerancuan dan redundansi dari petitum permohonan.

Sehingga Mahkamah sulit memahami pemaknaan konstitusional yang diinginkan para pemohon.

"Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena terdapat ketidaktersambungan antara posita dan petitum, serta adanya kerancuan dan redundansi dalam petitum maka berakibat permohonan a quo menjadi tidak jelas," jelas Hakim MK Arief Budiman.

Adapun Suhardi dan Linda Yendrawati Puspa mengajukan permohonan yang teregistrasi pada 9 November 2020 dengan Nomor Perkara: 97/PUU-XVIII/2020.

"Hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi," demikian kutipan berkas permohonan yang diajukan Suhardi dan Linda.

Para pemohon merasa dirugikan dengan adanya Pasal 87 UU MK. Mereka juga menilai pasal tersebut bertentangan dengan UU Dasar 1945.

Baca juga: Koalisi Selamatkan Konstitusi Minta Hakim Nyatakan UU MK Hasil Revisi Cacat Formil

Berikut bunyi Pasal 87:

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

Nasional
Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Pemutakhiran Data BMKG, Gempa di Nias Bermagnitudo 6,7

Nasional
Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Pegawai KPK Tak Lolos TWK dan Dibebastugaskan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Nasional
Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Bertemu Anies, Ini yang Dibicarakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan

Nasional
Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Lebaran Tanpa Istri Tercinta, SBY: Hidup Saya Tak Akan Pernah Sama Lagi

Nasional
Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Bermagnitudo 7,2 di Nias Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Mensos Risma Minta UPT Adopsi Teknologi Terbaru untuk Dukung Kemandirian Penerima Manfaat

Nasional
Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Direktur KPK Ini Heran Dirinya Pernah Diadukan Ketua KPK ke Dewan Pengawas

Nasional
Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Kemendikbud Ristek Jalin Kerja Sama dengan Kominfo Prioritaskan Fasilitas Internet Sekolah

Nasional
Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Antisipasi Peningkatan Mobilitas Usai Lebaran, Kemenhub Bakal Perketat 3 Hal Ini

Nasional
Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Menhub Perkirakan Jumlah Penumpang KRL Naik di Akhir Pekan Ini, Protokol Kesehatan Harus Ketat

Nasional
KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X