JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan beragam bantuan sosial sejak awal Januari 2021. Salah satu yang disalurkan yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantuan ini menyasar sejumlah kalangan, di antaranya ibu hamil dan anak usia dini.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Rachmat Koesnadi mengatakan, data penerima PKH berasal dari desa/kelurahan. Perangkat desa yang menentukan keluarga mana saja yang berhak menerima bantuan.
"Iya, semuanya dari desa," kata Rachmat kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021).
Baca juga: Ibu Hamil dan Anak Usia Dini PKH Berhak Terima Bansos Rp 3 Juta, Ini Kriterianya
Masyarakat yang belum tercatat sebagai peserta dan merasa berhak menerima bansos PKH dapat mendaftar ke kantor desa atau kelurahan. Pendaftaran dilakukan dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Kemudian, perangkat desa akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kelayakan warga menerima bantuan. Musyawarah tersebut akan menghasilkan berita acara yang ditandangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, dan menjadi data identifikasi (pre-list) akhir.
Selanjutnya Dinas Sosial akan memverifikasi dan memvalidasi data identifikasi tersebut dengan mengunjungi rumah calon penerima bantuan.
Jika warga tersebut dinilai benar-benar membutuhkan bantuan, maka ia akan dicatat sebagai penerima PKH.
"Jadi tidak langsung menyerahkan KTP langsung dapat bantuan, enggak begitu. Oleh desa diklasifikasikan sesuai dengan kriteria, sangat miskin, dan sebagainya. Pasti desa tahu keluarga mana yang miskin maupun tidak," ujar Rachmat.
Baca juga: INFOGRAFIK: Cara Mendapatkan BLT PKH untuk Ibu Hamil Rp 3 Juta
Prosedur ini berlaku untuk seluruh calon penerima PKH, bukan hanya yang berasal dari kalangan ibu hamil dan anak usia dini saja.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan