Bertemu Presiden, Komnas HAM Sampaikan Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat atas Tewasnya 6 Laskar FPI

Kompas.com - 14/01/2021, 16:24 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menegaskan, tidak ada indikasi terjadinya pelanggaran HAM berat atas tewasnya enam laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pada 7 Desember 2020.

Hal itu disampaikannya ketika bertemu Presiden Joko Widodo memberikan berkas kesimpulan investigasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

"Kami menyampaikan sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan atau diasumsikan sebagai pelanggaran HAM berat, kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," ujar Taufan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Kamis siang.

Baca juga: Presiden Jokowi Apresiasi Komnas HAM atas Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI

Taufan menjelaskan, kasus pelanggaran HAM berat pada dasarnya mempunyai berbagai indikator hingga kriteria.

Misalnya, adanya desain operasi serta perintah yang terstruktur dan terkomando, termasuk indikasi munculnya repetisi hingga keberulangan peristiwa itu.

Atas seabrek indikator itu pula Komnas HAM meyakini bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat. Itu pun hanya berlaku terhadap empat laskar FPI yang ketika meninggal sudah dalam penguasan aparat negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"(Indikasi pelanggaran HAM berat) itu tidak kita temukan. Karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan suatu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang dihilangkan," tegas Taufan.

Baca juga: Komnas HAM Serahkan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI ke Jokowi

Di samping itu, Taufan menegaskan, bahwa proses investigasi yang digelar tim penyelidik Komnas HAM berlangsung secara cermat dengan didukung data, fakta, bukti, serta para ahli.

Proses inilah yang kemudian Komnas HAM sampai pada kesimpulan, bahwa terjadi sebuah unlawfull killing terhadap empat dari enam laskar FPI yang tewas.

"Selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawfull killing," imbuh dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Nasional
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X