Imparsial: Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme Perlu Jadi Perhatian Kapolri Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai, pergantian itu harus menjadi pintu masuk untuk mendorong arah perubahan Polri ke arah yang lebih profesional dan modern.

Kapolri baru, kata Al Araf, dituntut untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan ancaman keamanan yang berkembang semakin kompleks.

“Persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme perlu menjadi perhatian Kapolri baru,” kata Al Araf saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri, Begini Komentar Mabes Polri

Al Araf berpendapat, merebaknya intoleransi, radikalisme dan terorisme selama ini masih menjadi persoalan dalam konteks kehidupan keberagaman dan kebangsaan serta keamanan masyarakat Indonesia.

“Perhatian Polri terhadap persoalan ini perlu diwujudkan dalam bentuk tindakan pencegahan dan penindakan yang lebih proporsional dan akuntabel,” kata dia.

Lebih lanjut, Al Araf mengatakan, persoalan konflik internal di Indonesia juga perlu menjadi perhatian bagi Kapolri baru, baik itu yang dimensi vertikal maupun horisontal.

Polri, manurut dia, perlu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan antisipatif untuk mengatasi ini.

“Fungsi penegakan hukum perlu dilakukan secara terukur dan sesuai undang-undang,” ucap Al Araf.

Selain itu, ia berujar, Kapolri baru juga perlu memperhatikan masalah jaminan dan perlindungan terhadap pembela HAM. Mengingat, terdapat sejumlah kasus kekerasan terhadap pembela HAM.

“Penting untuk menghindari proses kriminalisasi terhadap kelompok pembela HAM,” kata dia.

Lebih jauh, ia menuturkan bahwa, upaya mewujudkan profesionalisme Polri perlu dibarengi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peraturan Kapolri tentang HAM perlu perlu diimplementasikan dalam tugas dan fungsi polri.

Polri ke depan, kata Al Araf, juga penting untuk membuka dan mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Sehingga komunikasi dengan masyarakat menjadi penting dilakukan.

“Kapolri baru perlu membangun rencana strategis pembangunan Polri berbentuk blue print Polri untuk mendorong profesionalisme dan modernisasi Polri,” kata Al Araf.

“Dengan blue print itu Polri memiliki tahapan-tahapan yang jelas dalam pembangunan profesionalisme Polri,” ucap dia.

Baca juga: Komisi III dan PPATK Gelar Rapat Tertutup Bahas Calon Kapolri

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan nama calon tunggal Kapolri ke DPR pada Rabu (13/1/2021).

Nama calon Kapolri pilihan Jokowi itu jatuh kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang saat ini menjabat Kepala Bareskrim Polri.

"Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri dengan nama tunggal yaitu Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo MSi yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung DPR.