Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Vaksin Covid-19 yang Diterima Jokowi Produksi Sinovac

Kompas.com - 14/01/2021, 14:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memastikan vaksin Covid-19 yang disuntikkan ke tubuh Presiden Joko Widodo, pada Rabu (13/1/2021) merupakan vaksin Sinovac asal China.

Heru membantah kabar bahwa vaksin yang disuntikkan ke Jokowi bukan Sinovac dan berbeda dengan vaksin untuk masyarakat.

"Tidak (berbeda), (yang disuntikkan ke Presiden) vaksin Sinovac," kata Heru kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021). 

Baca juga: Jokowi: Saya Harap Seluruh Masyarakat Bersedia Divaksin

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi.

Nadia membantah bahwa vaksin Sinovac yang disuntikkan kepada Presiden bukan vaksin Sinovac asli, karena jarum dan vaksin seharusnya jadi satu.

"Tidak (tidak benar). Itu hoaks. Kemasannya (yang dibicarakan warganet) salah," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Penyuntikan Vaksin kepada Jokowi Dinilai Dapat Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat

 

Nadia menjelaskan, kemasan vaksin Sinovac dalam foto yang beredar di internet merupakan kemasan vaksin uji klinis.

Menurut Nadia, dalam kemasan vaksin uji klinis memang terdapat wadah vaksin sekaligus jarum suntik. Sementara dalam kemasan vaksinasi, hanya terdiri dari vial single dose atau botol dosis tunggal sekali pakai.

"Semoga bisa membantu memperkuat narasi kita, bahwa yang disampaikan (di media sosial) adalah hoaks. Sekaligus mengajak warganet untuk dapat secara mandiri mencari informasi soal hoaks atau bukan, " kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com