Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyuntikan Vaksin kepada Jokowi Dinilai Dapat Tumbuhkan Kepercayaan Masyarakat

Kompas.com - 14/01/2021, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin kepada Presiden Joko Widodo sebagai penerima pertama.

Ahli epidemiologi dan peneliti pandemi dari Griffith University, Dicky Budiman, menilai hal tersebut merupakan langkah yang baik dari pemerintah untuk kampanye vaksinasi.

"Upaya yang bagus untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Setidaknya untuk penduduk Indonesia ini kan pemilih Pak Jokowi, maka akan men-support itu," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Wamenkes: Belum Ada Sanksi bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Pada penyuntikan perdana itu tidak hanya Presiden Jokowi saja yang berpartisipasi. Para pejabat, tokoh politik, tokoh kesehatan, tokoh agama juga ikut menerima vaksin.

Dicky mengatakan, vaksinasi perdana merupakan salah satu langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mau divaksin.

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan bahwa vaksinasi sejatinya hanya salah satu bagian dari upaya pengendalian pandemi.

"Harus diketahui bahwa sekali lagi, program vaksinasi ini adalah bagian, salah satu bagian dari upaya strategi untuk mengendalikan pandemi," ujar Dicky.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Vaksin Covid-19 Dikomersialisasikan

Sehingga, menurut Dicky, masih ada upaya yang harus terus dilakukan pemerintah dan masyarakat yakni 3T dan 5M.

Strategi 3T yakni testing, tracing, dan treatment atau pengetesan, pelacakan dan perawatan pasien Covid-19.

Kemudian upaya 5M yang dilakukan masyarakat yaitu, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan.

"Itu yang harus dipahami, sehingga kita harus mendudukkan strategi vaksinasi ini dalam porsi yang sebenarnya, yang sesuai, dan tepat. Tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh kekurangan," jelasnya.

Baca juga: Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

Ia berpendapat, apabila program vaksinasi tidak ditempatkan secara proporsional, maka akan membuat pengendalian pandemi menjadi salah.

Oleh karena itu, Dicky meminta pemerintah dan masyarakat tidak memahami vaksinasi sebagai bagian penanganan pandemi.

Adapun, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19. Penyuntikan vaksin buatan Sinovac tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/1/2021), yang diikuti sejumlah pejabat negara hingga influencer.

Adapun sejumlah pejabat mengikuti vaksinasi Covid-19 tahap pertama bersama Jokowi, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis, dan selebritas Raffi Ahmad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com