Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kematian akibat Covid-19 Tinggi, Epidemiolog Minta Penanganan Pandemi Dievaluasi

Kompas.com - 14/01/2021, 12:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu mengevaluasi penanganan pandemi di Indonesia menyusul laporan data tingginya angka kasus kematian harian akibat Covid-19.

Menurut dia, angka kematian yang tinggi telah mencerminkan kegagalan dan kesalahan strategi penanganan pandemi di daerah maupun secara nasional.

"Harus dievaluasi segera. Tidak bisa, apalagi jangankan 300 ya. Satu kematian itu sebetulnya menandakan kita itu ada salah deteksi, salah strategi, atau tidak tepat, atau ada kebobolan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Naik, Satgas Minta Alur Rujukan Pasien Dipersingkat

Ia menekankan, evaluasi tersebut harus komprehensif. Sehingga, tidak bisa ada prioritas dalam penanganan pandemi.

Dicky menyebutkan, pemerintah tidak bisa memprioritaskan satu hal semisal prioritas vaksinasi atau bahkan ekonomi.

"Karena satu kematian itu, mewakili bisa ratusan kasus. Satu kematian itu, mewakili. Dan itu bisa berkontribusi terus secara eksponensial kan. Pada gilirannya angka kematian itu cenderung meningkat pelan tapi pasti," ucapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tren angka kematian menandakan situasi yang menakutkan.

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Situasinya Serius, Kita Kebobolan

Sebab, kata dia, angka itu menunjukkan keparahan kondisi pandemi satu negara atau satu wilayah.

"Oh sangat serius ini. Ini harus dipahaminya seperti ini. Harus disampaikan, bukan hanya ke pemerintah, tapi juga ke masyarakat," ucap dia.

Dicky juga mengingatkan adanya dampak kematian yang jauh lebih serius dari laporan peningkatan angka kematian.

Sehingga, menurut dia, antara pemerintah dan masyarakat perlu serius menangani pandemi. Hal ini dapat dilakukan sesuai tugas masing-masing.

"Pemerintah dengan meningkatkan 3T, masyarakat dengan meningkatkan 5M," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com