Kematian akibat Covid-19 Tinggi, Epidemiolog Minta Penanganan Pandemi Dievaluasi

Kompas.com - 14/01/2021, 12:51 WIB
Seorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww. ANTARA FOTO/FAUZANSeorang bocah melintas di depan mural tentang penggunaan masker di Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2020). Mural tersebut dibuat sebagai edukasi kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker guna mencegah penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu mengevaluasi penanganan pandemi di Indonesia menyusul laporan data tingginya angka kasus kematian harian akibat Covid-19.

Menurut dia, angka kematian yang tinggi telah mencerminkan kegagalan dan kesalahan strategi penanganan pandemi di daerah maupun secara nasional.

"Harus dievaluasi segera. Tidak bisa, apalagi jangankan 300 ya. Satu kematian itu sebetulnya menandakan kita itu ada salah deteksi, salah strategi, atau tidak tepat, atau ada kebobolan," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Naik, Satgas Minta Alur Rujukan Pasien Dipersingkat

Ia menekankan, evaluasi tersebut harus komprehensif. Sehingga, tidak bisa ada prioritas dalam penanganan pandemi.

Dicky menyebutkan, pemerintah tidak bisa memprioritaskan satu hal semisal prioritas vaksinasi atau bahkan ekonomi.

"Karena satu kematian itu, mewakili bisa ratusan kasus. Satu kematian itu, mewakili. Dan itu bisa berkontribusi terus secara eksponensial kan. Pada gilirannya angka kematian itu cenderung meningkat pelan tapi pasti," ucapnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa tren angka kematian menandakan situasi yang menakutkan.

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Epidemiolog: Situasinya Serius, Kita Kebobolan

Sebab, kata dia, angka itu menunjukkan keparahan kondisi pandemi satu negara atau satu wilayah.

"Oh sangat serius ini. Ini harus dipahaminya seperti ini. Harus disampaikan, bukan hanya ke pemerintah, tapi juga ke masyarakat," ucap dia.

Dicky juga mengingatkan adanya dampak kematian yang jauh lebih serius dari laporan peningkatan angka kematian.

Sehingga, menurut dia, antara pemerintah dan masyarakat perlu serius menangani pandemi. Hal ini dapat dilakukan sesuai tugas masing-masing.

" Pemerintah dengan meningkatkan 3T, masyarakat dengan meningkatkan 5M," ujarnya.

Baca juga: Vaksinasi Hanya Salah Satu Bagian Kendalikan Pandemi, Tetap 3T dan 5M

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X