Nilai Bansos Sangat Besar, Jokowi Minta PPATK Ikut Kawal

Kompas.com - 14/01/2021, 11:54 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi. BIRO PERS SETPRES / KRISHADIYANTPresiden Joko Widodo meresmikan renovasi Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Renovasi ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun lalu, dengan menghabiskan waktu 14 bulan untuk merampungkan proses renovasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ikut mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Menurut Jokowi, jenis bansos yang disalurkan pada 2021 ini beragam dan jumlahnya sangat besar.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang digelar PPATK secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: KPK Minta Risma Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

"Pemerintah masih akan menyalurkan berbagai bantuan dan stimulus ekonomi yang nilainya sangat besar, sangat-sangat besar dan jenisnya juga beragam," kata Jokowi.

"Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu," tuturnya.

Jokowi berharap PPATK berperan lebih besar dalam mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Ia ingin, PPATK berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta membrantas tindak pidana korupsi yang kian beragam dan canggih.

Baca juga: PPATK Pastikan Uang di Rekening FPI yang Dibekukan Sementara Tidak Hilang

 

Selain itu, PPATK juga diharapkan dapat membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, termasuk memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.

Jokowi mengatakan, tindak pencegahan pencucian uang harus terus diantisipasi. Kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian serta sistem keuangan juga harus dimitigasi.

"Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujarnya.

Baca juga: Perbaiki Data Penerima Bansos, Risma Susun Parameter Kemiskinan

 

Kepada aparat hukum, Jokowi meminta komitmen dan kosistensi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi dan keuangan.

Tindak pencegahan dan pemberantasan itu harus mampu memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Kita harus bekerja sama bahu membahu untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan kita, sehingga kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi," kata dia.

Adapun, mulai 4 Januari 2021 pemerintah mulai menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial ke masyarakat.

Melalui Kementerian Sosial, setidaknya ada tiga jenis bansos yang disalurkan. Ketiganya yakni, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), serta Bantuan Sosial Tunai (BST).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X