Arief Budiman Dicopot dari Ketua KPU, Anggota DPR Minta DKPP Kedepankan Dialog

Kompas.com - 14/01/2021, 09:19 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengunjungi TPS 23 Cluster Magnolia, Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020). KOMPAS.com/Dian Reinis KumampungKetua KPU RI Arief Budiman saat mengunjungi TPS 23 Cluster Magnolia, Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah.

Hal ini bertalian dengan pencopotan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU melalui keputusan sidang DKPP. Meski demikan, status Arief tetap sebagai komisioner.

"Dialog dan komunikasi bisa juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat amanah menunaikan tugasnya," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Pelanggaran

Menurut Arief, saat ini banyak agenda yang harus diselesaikan KPU, terutama berkaitan dengan urusan sengketa Pilkada 2020.

Mardani berpendapat, persoalan ini bisa menempatkan KPU dalam situasi yang tidak nyaman.

"Karena itu, baik dibangun komunikasi. Karena dengan masih banyaknya pintu penyelesaian masalah sengketa pilkada dan pemilu, KPU akan selalu ada dalam dilema," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengatakan, kabar pemecatan ini menjadi contoh yang tidak baik, sebab seperti selalu ada ketegangan antara KPU dan DKPP.

Kendati begitu, Mardani juga memahami bahwa DKPP memiliki independensi untuk menegakkan hukum dan etika.


Baca juga: Mendampingi Evi Novida Ajukan Gugatan yang Berujung Pemberhentian bagi Arief Budiman sebagai Ketua KPU

Di lain sisi, Mardani mengatakan komisioner KPU Evi Novida Ginting telah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mengajukan gugatan pemberhentiannya.

"Jika berkaitan dengan penegakkan hukum dan etika, DKPP tentu punya independensi. Kasus Evi oleh PTUN sudah diputuskan tidak bersalah," ucapnya.

Diberitakan, DKPP memutuskan memberhentikan Arief sebagai Ketua KPU, Rabu (13/1/2021).

Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke PTUN yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

Ia juga dianggap melanggar etik karena kembali menjadikan Evi sebagai komisioner KPU setelah itu.

Baca juga: Dampingi Evi Novida ke PTUN, Salah Satu Alasan Arief Budiman Diberhentikan sebagai Ketua KPU



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X