Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arief Budiman Dicopot dari Ketua KPU, Anggota DPR Minta DKPP Kedepankan Dialog

Kompas.com - 14/01/2021, 09:19 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah.

Hal ini bertalian dengan pencopotan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU melalui keputusan sidang DKPP. Meski demikan, status Arief tetap sebagai komisioner.

"Dialog dan komunikasi bisa juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat amanah menunaikan tugasnya," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Pelanggaran

Menurut Arief, saat ini banyak agenda yang harus diselesaikan KPU, terutama berkaitan dengan urusan sengketa Pilkada 2020.

Mardani berpendapat, persoalan ini bisa menempatkan KPU dalam situasi yang tidak nyaman.

"Karena itu, baik dibangun komunikasi. Karena dengan masih banyaknya pintu penyelesaian masalah sengketa pilkada dan pemilu, KPU akan selalu ada dalam dilema," ujarnya.

Ia pun mengatakan, kabar pemecatan ini menjadi contoh yang tidak baik, sebab seperti selalu ada ketegangan antara KPU dan DKPP.

Kendati begitu, Mardani juga memahami bahwa DKPP memiliki independensi untuk menegakkan hukum dan etika.


Baca juga: Mendampingi Evi Novida Ajukan Gugatan yang Berujung Pemberhentian bagi Arief Budiman sebagai Ketua KPU

Di lain sisi, Mardani mengatakan komisioner KPU Evi Novida Ginting telah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mengajukan gugatan pemberhentiannya.

"Jika berkaitan dengan penegakkan hukum dan etika, DKPP tentu punya independensi. Kasus Evi oleh PTUN sudah diputuskan tidak bersalah," ucapnya.

Diberitakan, DKPP memutuskan memberhentikan Arief sebagai Ketua KPU, Rabu (13/1/2021).

Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke PTUN yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

Ia juga dianggap melanggar etik karena kembali menjadikan Evi sebagai komisioner KPU setelah itu.

Baca juga: Dampingi Evi Novida ke PTUN, Salah Satu Alasan Arief Budiman Diberhentikan sebagai Ketua KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com