Arief Budiman Dicopot dari Ketua KPU, Anggota DPR Minta DKPP Kedepankan Dialog

Kompas.com - 14/01/2021, 09:19 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman saat mengunjungi TPS 23 Cluster Magnolia, Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020). KOMPAS.com/Dian Reinis KumampungKetua KPU RI Arief Budiman saat mengunjungi TPS 23 Cluster Magnolia, Kelurahan Pakulonan, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah.

Hal ini bertalian dengan pencopotan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU melalui keputusan sidang DKPP. Meski demikan, status Arief tetap sebagai komisioner.

"Dialog dan komunikasi bisa juga dijalankan agar semua penyelenggara pemilu dapat amanah menunaikan tugasnya," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Pelanggaran

Menurut Arief, saat ini banyak agenda yang harus diselesaikan KPU, terutama berkaitan dengan urusan sengketa Pilkada 2020.

Mardani berpendapat, persoalan ini bisa menempatkan KPU dalam situasi yang tidak nyaman.

"Karena itu, baik dibangun komunikasi. Karena dengan masih banyaknya pintu penyelesaian masalah sengketa pilkada dan pemilu, KPU akan selalu ada dalam dilema," ujarnya.

Ia pun mengatakan, kabar pemecatan ini menjadi contoh yang tidak baik, sebab seperti selalu ada ketegangan antara KPU dan DKPP.

Kendati begitu, Mardani juga memahami bahwa DKPP memiliki independensi untuk menegakkan hukum dan etika.


Baca juga: Mendampingi Evi Novida Ajukan Gugatan yang Berujung Pemberhentian bagi Arief Budiman sebagai Ketua KPU

Di lain sisi, Mardani mengatakan komisioner KPU Evi Novida Ginting telah dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mengajukan gugatan pemberhentiannya.

"Jika berkaitan dengan penegakkan hukum dan etika, DKPP tentu punya independensi. Kasus Evi oleh PTUN sudah diputuskan tidak bersalah," ucapnya.

Diberitakan, DKPP memutuskan memberhentikan Arief sebagai Ketua KPU, Rabu (13/1/2021).

Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke PTUN yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

Ia juga dianggap melanggar etik karena kembali menjadikan Evi sebagai komisioner KPU setelah itu.

Baca juga: Dampingi Evi Novida ke PTUN, Salah Satu Alasan Arief Budiman Diberhentikan sebagai Ketua KPU



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X