Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi, dan Peringatan soal Konflik Kepentingan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi nama pilihan Presiden Joko Widodo yang diajukan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian RI.

Presiden telah mengirim surat kepada DPR pada Rabu (13/1/2021).

Surat diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi tiga wakilnya, yaitu Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel.

Puan mengatakan, DPR akan segera memproses surat presiden.

"DPR akan menjalankan proses sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga: Menilik 3 Kasus Besar yang Ditangani Listyo Prabowo: Novel Baswedan, Maria Lumowa, Djoko Tjandra

Nama Listyo memang sejak sebelumnya santer terdengar sebagai calon kuat kapolri di antara lima nama lain yang diserahkan Komisi Kepolisian Nasional ke Jokowi.

Selain Listyo, nama yang diusulkan Kompolnas adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Mereka diusulkan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Siapa Listyo?

Listyo saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991.

Listyo adalah sosok yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi karena ia menjabat sebagai Kapolres Solo pada 2011 saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Kedekatan Listyo dan Jokowi berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden. Pada 2014, Listyo pun menjadi ajudan Jokowi.

Baca juga: Penunjukan Listyo Sigit Punya Kesamaan dengan Tito Karnavian, Usia Pensiun Masih Panjang

Setelah tidak menjadi ajudan Jokowi, Listyo menduduki sejumlah jabatan di Korps Bhayangkara yakni Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019 sebelum diangkat menjadi Kepala Bareskrim.

Listyo mulai menjabat sebagai Kabareskrim pada 6 Desember 2019, menggantikan Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Idham Azis yang saat itu dilantik menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Uji kepatutan digelar pekan depan

Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), DPR memiliki waktu paling lambat 20 hari untuk menolak atau menerima usulan presiden setelah surat presiden diterima.

Komisi III DPR pun mulai mempersiapkan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Listyo sebagai calon tunggal Kapolri.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Sigit: Mohon Doanya

Ketua Komisi III Herman Herry mengundang Kompolnas dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menerima masukan pada Kamis (14/1/2021) ini.

"Kami akan mengundang RDPU PPATK dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat," ujar Herman.

Selanjutnya, rangkaian uji kepatutan dan kelayakan dimulai pada Senin (18/1/2021) dengan pembuatan makalah.

Pada Selasa (19/1/2021) Komisi III akan melakukan wawancara dengan Listyo, dan jika tahap itu lancar maka keputusannya langsung bisa diumumkan.

"Satu sampai jam pembuatan makalah itu, lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test," kata Herman.

Konflik kepentingan

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengomentari pengajuan nama Listyo sebagai calon tunggal Kapolri.

Baca juga: Kedekatan Listyo dengan Jokowi Diharapkan Tak Berakibat Konflik Kepentingan

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti berharap, kedekatan hubungan di antara Listyo dan Jokowi tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum di masa mendatang.

"Kedekatan tersebut jangan sampai conflict of interest dalam proses penegakan hukum ke depannya," ujar Fatia, Rabu (13/1/2021).

Menurut dia, kedekatan hubungan dengan Jokowi semestinya bisa dimaksimalkan Listyo untuk menyampaikan kondisi-kondisi faktual terkini, misalnya, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan masalah reformasi sektor keamanan.

Baca juga: KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

Dengan begitu, apa yang disampaikan Listyo diharapkan membuat Jokowi mau mendengarkan dan mengetahui masalah di sektor tersebut.

"Sebagai mantan ajudan Joko Widodo, dia juga bisa memanfaatkan kedekatannya untuk menyampaikan situasi terkini agar Presiden dapat mendengar dan mengetahui masalah yang sedang terjadi, terutama reformasi sektor keamanan," kata Fatia.