Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi, dan Peringatan soal Konflik Kepentingan

Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), DPR memiliki waktu paling lambat 20 hari untuk menolak atau menerima usulan presiden setelah surat presiden diterima.

Komisi III DPR pun mulai mempersiapkan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Listyo sebagai calon tunggal Kapolri.

Baca juga: Jadi Calon Tunggal Kapolri, Komjen Listyo Sigit: Mohon Doanya

Ketua Komisi III Herman Herry mengundang Kompolnas dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menerima masukan pada Kamis (14/1/2021) ini.

"Kami akan mengundang RDPU PPATK dan Kompolnas. Tujuan RDPU tersebut adalah untuk meminta masukan dari masyarakat," ujar Herman.

Selanjutnya, rangkaian uji kepatutan dan kelayakan dimulai pada Senin (18/1/2021) dengan pembuatan makalah.

Pada Selasa (19/1/2021) Komisi III akan melakukan wawancara dengan Listyo, dan jika tahap itu lancar maka keputusannya langsung bisa diumumkan.

"Satu sampai jam pembuatan makalah itu, lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test," kata Herman.

Konflik kepentingan

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengomentari pengajuan nama Listyo sebagai calon tunggal Kapolri.

Baca juga: Kedekatan Listyo dengan Jokowi Diharapkan Tak Berakibat Konflik Kepentingan

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti berharap, kedekatan hubungan di antara Listyo dan Jokowi tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum di masa mendatang.

"Kedekatan tersebut jangan sampai conflict of interest dalam proses penegakan hukum ke depannya," ujar Fatia, Rabu (13/1/2021).

Menurut dia, kedekatan hubungan dengan Jokowi semestinya bisa dimaksimalkan Listyo untuk menyampaikan kondisi-kondisi faktual terkini, misalnya, menyampaikan aspirasi berkaitan dengan masalah reformasi sektor keamanan.

Baca juga: KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

Dengan begitu, apa yang disampaikan Listyo diharapkan membuat Jokowi mau mendengarkan dan mengetahui masalah di sektor tersebut.

"Sebagai mantan ajudan Joko Widodo, dia juga bisa memanfaatkan kedekatannya untuk menyampaikan situasi terkini agar Presiden dapat mendengar dan mengetahui masalah yang sedang terjadi, terutama reformasi sektor keamanan," kata Fatia.