Risma Sebut Penyaluran Bansos Belum Optimal, Kendalanya Data Tak Lengkap

Kompas.com - 13/01/2021, 16:48 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional ke masyarakat belum berjalan optimal. Sebab, data yang dimiliki pemerintah belum lengkap.

Hal ini disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (13/1/2021).

"Kendalanya adalah disebabkan karena datanya yang tidak lengkap, ini sekarang jadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena data tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma.

Baca juga: Mensos Risma Temui Pimpinan KPK Bahas Pengelolaan Bansos

Risma mengatakan, kurang tercapainya target bansos juga disebabkan karena kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa daerah sehingga penyaluran bansos terhambat.

"Kendala pelaksanaan bansos bagi KPM PKH karena geografi dan cuaca ekstrem di beberapa daerah, nanti akan kami jelaskan bagaimana kami mengatur strategi supaya daerah-daerah yang sulit bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Risma menjelaskan, anggaran Bansos dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 123 triliun atau sebesar 97,09 persen dari pagu anggaran sebesar 127,2 triliun.

"Yang terdiri dari Bansos sembako Jabodetabek realisasi 99,91 persen. Bansos tunai realisasi 98 persen, Bansos tunai bagi KPM Sembako non PKH 99,99 persen, program keluarga harapan terealisasi 99,92 persen, Bansos beras terealisasi 100 persen, dan program sembako BPNT 92,92 persen," kata dia.

Baca juga: Bansos Jadi Tunai, KPK Soroti Akurasi Data



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo Dinilai Layak Jadi Cagar Budaya

Nasional
Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Kemenkes Pastikan Stok Vaksin Covid-19 Aman untuk Vaksinasi Dosis Kedua Bulan April

Nasional
BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

BREAKING NEWS: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh pada Selasa, 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X