Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Ungkap Alasan Vaksin Covid-19 Merah Putih Belum Bisa Tersedia

Kompas.com - 13/01/2021, 14:41 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan alasan mengapa vaksin Covid-19 Merah Putih produksi dalam negeri belum tersedia hingga saat ini.

Menurut Budi, pengadaan vaksin Merah Putih masih dalam tahap pertama, yaitu riset dan pengembangan.

"Masih dalam tahap pertama dari tiga tahap, yaitu untuk melakukan research and development dan output-nya berupa vaccine seeds (bibit vaksin)," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (13/1/2021).

Ia mengatakan, sejauh ini riset dan pengembangan vaksin Merah Putih yang paling cepat adalah yang dilakukan Lembaga Eijkman.

Baca juga: Eijkman: Proses Laboratorium Vaksin Merah Putih Capai 60 Persen

Menurut informasi yang diterima Budi, bibit vaksin hasil riset baru dapat diserahkan ke PT Bio Farma pada kuartal I-2021.

"Antara Q1 dan Q2. Saya ambil optimis, Q1 2021," ujarnya.

Setelah diserahkan ke Bio Farma, bibit vaksin pun masih akan melalui serangkaian proses dan tiga tahap uji klinis.

Budi menyebutkan, dengan seluruh proses dan uji klinis yang ada, vaksin Merah Putih diperkirakan bisa siap pada kuartal II-2022.

Ia mengatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 Merah Putih ini memang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan vaksin pada 2022.

Baca juga: Jokowi Harap Vaksin Merah Putih hingga GeNose Bisa Diproduksi Massal dan Jadi Investasi

"Akan selesai di awal kuartal II-2022. Kemudian approval diberikan untuk diproduksi. Jadi ancar-ancar kami insya Allah ini akan jadi vaksin berikutnya," ucap Budi.

"Kalau misal vaksin sudah diberikan tahun 2021 ini, akan mulai habis kekebalannya di tahun 2022," imbuhnya.

Untuk mendukung pengembangan vaksin Merah Putih, Budi mengatakan, Kemenkes akan memperkuat alokasi anggarannya.

Anggaran itu akan diberikan Kemenkes ke sejumlah konsorsium pengembang vaksin Covid-19.

"Terus terang belum ada, kami akan membantu mempersiapkan agar ada anggaran khusus agar peneliti-peneliti di dalam negeri mendapatkan kesempatan dan di-support kita. Bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan Menristek/BRIN," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com