Menkominfo: SKB Atur Kewenangan Jamin Keamanan dan Perlindungan Data Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 13/01/2021, 11:09 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memimpin Rapat Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi se-Indonesia dalam rangka Kampanye Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Kamis (6/8/2020). DOK/MENKOMINFOMenteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memimpin Rapat Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi se-Indonesia dalam rangka Kampanye Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Kamis (6/8/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Penyelenggaran Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19 merupakan tindak lanjut untuk memberi kepastian hukum yang mengatur sistem manajemen informasi satu data.

Menurut dia, SKB itu mengatur pembagian kewenangan dalam menjamin pengamanan serta perlindungan data sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19.

"Manajemen informasi satu data vaksinasi Covid-19 di Indonesia dengan didukung oleh tata kelola data yang akurat mutakhir terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Johnny dalam acara penandatanganan SKB yang disiarkan secara daring, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Menkes-Menkominfo Tanda Tangani SKB Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

Adapun kewenangan Kominfo yakni mendukung integrasi aplikasi Peduli Lindungi dalam sistem informasi satu data Covid-19.

Kemudian melakukan integrasi tata kelola data sistem informasi serta melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi dan sistem informasi yang aman dan handal.

"Hal ini dilakukan Kementerian Kominfo untuk menerapkan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19," ujarnya.

Politisi Partai NasDem ini melanjutkan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan menjadi pihak yang mengoperasikan mengembangkan dan mengelola sistem informasi ini. Sementara Kementerian Kesehatan akan menjadi wali data.

Baca juga: Wakili Milenial, Raffi Ahmad Ikut Vaksinasi Covid-19 Perdana di Istana

Adapun pada Rabu (13/1/2021), program vaksinasi COvid-19 di Indonesia akan dimulai.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

PDI-P Ingin Ada Dialog Partai Politik Asia Afrika, Siap Jadi Tuan Rumah

Nasional
UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 12 di Korea Selatan, Total 3.703 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

PKS Minta Tak Ada Intervensi dalam Penciptaan Faksi di Parpol

Nasional
Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Dirjen Jaminsos Sebut Tak Ada Pengumuman Pendaftaran Penyedia Bansos Covid-19

Nasional
Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Kemenko Polhukam Dorong Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara di Sumbar

Nasional
KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

KSAL Luncurkan 2 KRI Jenis Angkut Tank guna Penuhi MEF III

Nasional
Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Kemenkes: Tak Ada Gejala Khas jika Terpapar Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Jaksa Bacakan Tuntutan terhadap Djoko Tjandra Kamis Hari Ini

Nasional
UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

UPDATE: 1.353.834 Kasus Covid-19 serta Seruan Satu Komando Pusat dan Daerah

Nasional
Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Kasus Bansos Covid-19, Sekjen Kemensos Ungkap Aliran Dana untuk Juliari Batubara

Nasional
Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Tentang Virus Corona B.1.1.7 dari Inggris yang Terdeteksi di Karawang

Nasional
Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Presiden Jokowi Ajak Wajib Pajak Segera Laporkan SPT Tahunan

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

KPK Usut Kasus Suap Pajak Senilai Puluhan Miliar Rupiah dan Respons Sri Mulyani

Nasional
Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X