Kompas.com - 12/01/2021, 19:43 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Lampung Selatan Nanang Ernanto sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan, Selasa (12/1/2021).

Plt Juru Bicsra KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang sebelumnya telah disita KPK dalam kasus ini.

"Dikonfirmasi terkait dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini," kata Ali, Selasa.

Baca juga: KPK Serahkan Rampasan dari Eks Bupati Lampung Selatan ke Pemkab, Nilainya Puluhan Miliar

Nanang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syahroni yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan.

Pemeriksaan Nanang hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah Nanang tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pada Senin (11/1/2021) kemarin.

Adapun Nanang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 15 Desember 2020 lalu.

Saat itu, penyidik mendalami pengetahuan Nanang terkait peran mantan Kepala Dinas PUPR Hermanyah Hamidi yang merupakan tersangka lain dalam kasus ini.

Penetapan Syahroni sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus suap yang menjerat eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Kasus itu bermula saat Syahroni bersama Hermansyah diminta Zainudin untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Selanjutnya, Hermansyah memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan setoran tersebut yang kemudian akan diserahkan kepada anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho.

Syahroni kemudian menghubungi para rekanan pada Dinas PUPR Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut.

Baca juga: KPK Panggil Bupati Lampung Selatan sebagai Saksi

Ia juga melakukan plotting para rekanan atas besaran paket pengadaan Dinas PUPR Lampung Selatan sesuai dengan besaran dana yang disetorkan.

Dana yang dikumpulkan Syahroni dan Hermansyah yang telah diterima Zainudin melalui Agus Bhakti tersebut berjumlah Rp 26.073.771.210 pada tahun 2016 dan Rp 23.669.020.935 pada tahun 2017.

Atas perbuatannya, Syahroni disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, Sidang Gugatan Prapradilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Prapradilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X