Hal yang Jadi Keberatan FPI dan Rizieq sehingga Ajukan Gugatan Praperadilan

Kompas.com - 12/01/2021, 10:14 WIB
Rizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Fauzan/foc. ANTARA FOTO/FAUZANRizieq Shihab (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). Rizieq Shihab tiba di Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam ( FPI) Sugito Atmo Prawiro menyatakan keberatan pimpinannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Menurut dia, ini pertama kalinya ada penetapan tersangka terkait kasus kerumunan. 

Baca juga: Acara Rizieq Shihab di Petamburan yang Berujung Denda Rp 50 Juta

Jika merujuk pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, kata Sugito, disebutkan secara jelas mengenai jeratan hukuman yakni dapat dipidana 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Adapun bunyi pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yakni “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Menurut dia, berdasarkan pasal tersebut, pidananya bisa alternatif atau komulatif.

“Jadi bisa pidana 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta, artinya bisa alternatif atau komulatif, yang jadi persoalan, setahu saya, ini yang pertama kali kerumunan ditetapkan sebagai tersangka dan itu HRS,” kata Sugito kepada Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Rizieq telah membayar Rp 50 juta terkait pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat penyelenggaraan pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu (14/11/2020) malam.

Baca juga: Kilas Balik Sidang Praperadilan Rizieq, dari Keberatan Kuasa Hukum hingga Pembelaan Polisi

Denda dibayarkan FPI selaku penanggung jawab acara di Sekretariat Laskar Pembela Islam (LPI) di Jalan Petamburan III.

“Jadi kami sangat keberatan atas penetapan tersangka, makanya kami mengajukan praperadilan,” ucap Sugito.

Lebih lanjut, Sugito mempertanyakan adanya Pasal 160 KUHP yang diterapkan dalam proses hukum kerumunan Rizieq Shihab.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Vaksinasi Covid-19 Drive Thru bagi Lansia, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Jokowi Kenang Artidjo Alkostar: Rajin, Jujur, Punya Integritas Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X