Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/01/2021, 09:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, nama-nama tokoh dan pejabat yang akan divaksin bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (13/1/2021) belum final dipastikan.

Pihaknya akan memastikan terlebih dulu siapa saja yang akan menerima vaksinasi perdana Covid-19 itu.

"Belum final ya, tetapi Presiden sudah pasti," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Jalan Panjang Vaksin Covid-19 Sinovac di RI: Dari Uji Klinis hingga Dapat Izin Penggunaan

Pada pekan lalu, Nadia memberikan penjelasan atas beredarnya sejumlah nama pejabat, tokoh dan influencer sebagai pihak yang akan disuntik vaksin Covid-19 pertama kali.

Nama-nama yang dimaksud antara lain artis Raffi Ahmad, penyanyi Bunga Citra Lestari hingga dokter dan influencer Tirta Mandira Hudhi (dr Tirta).

Nadia mengatakan, informasi yang memuat nama-nama itu bukan merupakan rilis resmi dari Kemenkes.

"Slide-nya bukan rilis resmi Kemenkes ya. Informasi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan karena hingga saat ini, pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana masih dalam tahap pembahasan," ujar Nadia, Jumat (9/1/2021).

Dikutip dari informasi yang beredar itu, jadwal penyuntikan perdana vaksin Covid-19 akan dilakukan pada 13-15 Januari 2020.

Baca juga: MUI Terbitkan Fatwa, 3 Vaksin Covid-19 dari Sinovac dan Biofarma Halal

Pada 13 Januari, penyuntikan vaksin akan ditujukan untuk tiga kelompok sebagai berikut:

Kelompok 1, terdiri dari para pejabat publik: Presiden Joko Widodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, Mendikbud Nadiem Makarim, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Kelompok 2 para pengurus asosiasi profesi dan key opinion leader kesehatan meliputi: Ketua IDI Daeng M Fakih, Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, ahli vaksin milenial Dirgayuza Rambe, Ketua Muhammadiyah Covid-19 Commad Center Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Muhammad Makky Zamzami, Najwa Shihab, dr Tirta, Bunga Citra Lestari, Raffi Ahmad.

Kelompok 3 adalah tokoh agama: Ketua PBNU Marsudi Syuhud, Perwakilan Muhammadiyah, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ustadz Das'ad Latief, Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Baca juga: Masuknya Raffi Ahmad dalam Daftar Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama dan Klarifikasi Kemenkes

Lalu, pada 14 dan 15 Januari, juga ada tiga kelompok yang akan disuntik vaksin, yakni:

Kelompok 1 adalah pejabat publik daerah: gubernur, kepala dinas kesehatan, sekda, pangdam, kapolda, dirut RSUD rujukan Covid-19.

Kelompok 2: pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah.

Kelompok 3: tokoh agama daerah meliputi perwakilan NU, Muhammadiyah, perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.

BPOM yang resmi menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Covid-19 Sinovac.

Dengan demikian, vaksin Sinovac telah mendapat izin untuk digunakan dalam vaksinasi.

"Pada hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021, Badan POM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency, emergency use authorization untuk vaksin Covid-19 yang pertama kali kepada vaksin Corona vax produksi Sinovac Biotech Incorporated yang bekerja sama dengan PT Bio Farma," kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam konferensi pers daring, Senin (11/1/2021).

Baca juga: BPOM: Vaksin Sinovac Punya Imunogenesitas yang Baik

Penny mengatakan, izin penggunaan darurat ini diberikan setelah BPOM mengkaji hasil uji klinis tahap III vaskin yang dilakukan di Bandung.

Selain itu, BPOM mengkaji hasil uji klinis vaksin Sinovac yang dilakukan di Turki dan Brazil.

Berdasarkan analisis terhadap hasil uji klinis, BPOM memastikan bahwa vaksin Covid-19 asal Sinovac aman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Eks Hakim Kritik DPR karena Ancam MK Jelang Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Sakit, 2 Jemaah Haji Kloter Pertama Tidak Diberangkatkan ke Makkah

Nasional
PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

PDI-P: 1.375 Organisasi Daftar Jadi Relawan Ganjar

Nasional
Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Banyak Korban Perdagangan Orang Meninggal Saat Jadi TKI, Migrant Care Ungkap Penyebabnya

Nasional
KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

KPU Yakin Putusan MK soal Sistem Pemilu Tak Ganggu Tahapan Berjalan

Nasional
1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

1.897 Jemaah Haji Bergeser dari Madinah ke Makkah

Nasional
Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Eks Hakim: MK Harus Punya Alasan Mendasar jika Ubah Sistem Pemilu

Nasional
Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Relawan Buruh Sahabat Jokowi Pimpinan Andi Gani Akan Berubah Jadi Relawan Ganjar

Nasional
KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

KRI Bung Karno-369 Jadi Kapal Korvet Pertama Pabrikan Lokal

Nasional
Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Cerita Ganjar soal Ponselnya yang Eror Setelah Ia Diumumkan sebagai Capres PDI-P

Nasional
Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Argumen KPK Tolak Diperiksa Ombudsman Dinilai Keliru

Nasional
Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Kemenaker dan Stakeholders Deklarasikan Komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Nasional
Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Sebulan Tak Bisa Akses Data Pencalegan, Bawaslu Siap Laporkan KPU ke DKPP

Nasional
Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Ganjar Cerita soal Disabilitas dari Pangandaran yang Datang ke Rumahnya di Semarang dengan Sepeda Motor

Nasional
Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Megawati Ingin Indonesia Perbanyak Alutsista Maritim Pabrikan Lokal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com