Kompas.com - 11/01/2021, 21:34 WIB
Petugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas  DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPetugas membongkar atribut-atribut saat melakukan penutupan markas DPP Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Polisi dan TNI menutup markas FPI setelah pemerintah memutuskan untuk membubarkan organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah membekukan sementara 87 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dan afiliasinya hingga Senin (11/1/2021).

Jumlah itu bertambah dari Jumat (8/1/2021). Saat itu, PPATK membekukan 79 rekening yang terafiliasi dengan FPI.

“Jumlah rekening masih bergerak, sampai sekarang sudah sampai 87 rekening,” kata Ketua PPATK Dian Ediana Rae kepada Kompas.com, Senin.

Baca juga: Kuasa Hukum: Penembakan 6 Laskar FPI Harusnya Dibawa ke Pengadilan HAM

Ia menerangkan, pemblokiran itu adalah prosedur normal yang dilakukan PPATK terhadap organisasi yang dibubarkan.

Diketahui, pembubaran FPI itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. SKB itu ditandatangani tiga menteri dan tiga pejabat negara.

Dian menuturkan, uang menjadi komponen yang penting apabila ada sebuah organisasi yang tidak boleh melakukan kegiatan apapun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain alasan pembubaran FPI yang tertuang dalam SKB, menurutnya, tugas PPATK untuk memastikan apakah ada penggunaan uang yang tidak sesuai aturan.

“Ini proses normal yang harus dilakukan oleh PPATK ketika suatu organisasi dinyatakan tidak boleh melakukan kegiatan, organisasi macam-macam, bisa apa saja, ini kebetulan FPI yang sedang high profile,” tuturnya.

Baca juga: Menanti Polri Menindaklanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Tewasnya Laskar FPI

Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK tidak memerlukan alat bukti yang cukup untuk mengambil tindakan sesuai kewenangannya.

Hingga saat ini, Dian mengatakan proses analisis masih berjalan sehingga belum dapat disimpulkan apakah ada dugaan tindak pidana atau tidak.

Nantinya, hasil analisis dan pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Nasional
Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Nasional
Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Nasional
Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Nasional
Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.