Usai Pemungutan Suara, Bawaslu Dinilai Boleh Rilis Surat Rekomendasi Diskualifikasi

Kompas.com - 11/01/2021, 20:12 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Khairul Fahmi mengatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi masih diperbolehkan untuk mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pasangan calon meski sudah ada penetapan hasil Pilkada 2020.

Hal itu, ia katakan terkait Bawaslu Bandar Lampung yang mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi pada pasangan nomor urut 3 di Pilkada Lampung.

"Kalau kita merujuk pada peraturan Bawaslu berkenaan dengan penanganan pelanggaran yang bersifat TSM itu Perbawaslu 9 Tahun 2020, bahwa sebelum dugaan pelanggaran administrasi bisa diajukan sebelum hari pemungutan suara," kata Fahmi dalam diskusi daring, Senin (11/1/2021).

"Dan juga bisa diajukan pada saat setelah proses pemungutan suara," ujar dia.

Baca juga: Ikuti Putusan Bawaslu, KPU Bandar Lampung Batalkan Pemenang Pilkada Sebagai Peserta

Oleh karena itu, Fahmi melihat sebenarnya tidak masalah jika Bawaslu mengeluarkan rekomendasi semacam itu.

Kendati sudah ada penetapan hasil Pilkada, lanjut dia, rekomendasi Bawaslu tidak serta merta bisa mendiskualifikasi atau membatalkan kemenangan pasangan calon terkait.

"Sehingga kalau kita baca putusa Bawaslu Lampung, dalam penyelesaian laporan ini memang tidak ada perintah untuk mencabut SK (surat keputusan) itu, tidak ada perintah mencabut SK penetapan. Yang ada mencabut SK penetapan pasangan calon," ucap dia.

Baca juga: Putusan Bawaslu Lampung terhadap Pemenang Pilkada Membuat Warga Kebingungan

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Lampung memvonis pemenang Pilkada 2020 Bandar Lampung, paslon nomor urut 03 dibatalkan sebagai pasangan calon pemilihan kepala daerah.

Putusan ini dibacakan dalam sidang vonis penanganan administrasi TSM yang digelar di Hotel Bukit Randu, Rabu (6/1/2021).

Dalam sidang yang juga disiarkan secara langsung di akun resmi Facebook Humas Bawaslu Lampung ini, majelis pemeriksa yakni Komisioner Bawaslu Lampung menyatakan, paslon nomor urut 03, Eva Dwiana – Dedy Amarullah itu terbukti melakukan pelanggaran TSM.

"Menyatakan, terlapor terbukti secara sah dan bersalah melakuan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif dengan perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelanggara pemilihan dan pemilih," kata Ketua Majelis Pemeriksa, Fatikhatul Khoiriyah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Nasional
Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Bawa Kasus Rizieq ke Pidana, Bima Arya: Tak Ada Motivasi, Hanya Penegakan Aturan

Nasional
Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Langkah Bima Arya Pidanakan Kasus RS Ummi

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Ketua DPR: Jangan Sampai Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Hadir di Istana, KSPSI Minta Perwakilan Pekerja Dilibatkan dalam Satgas THR

Nasional
Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Kakorlantas Polri Sebut Ada 333 Titik Penyekatan Mudik Lebaran 2021

Nasional
Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Dasco: Bantu Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Kasus Tes Swab Rizieq, Bima Arya: Tidak Perlu Ada Sidang jika RS Ummi Kooperatif

Nasional
Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Ombudsman Minta Pertamina Segera Ganti Rugi Masyarakat Terdampak Ledakan Kilang Minyak Balongan

Nasional
Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Menteri Trenggono Lepas Ekspor Produk Perikanan Senilai Rp 1 Triliun

Nasional
BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

BNPB: Lebih dari 53.000 Desa di Indonesia Rawan Bencana

Nasional
Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Mayoritas Serangan Digital Menyasar Akademisi, Jurnalis dan Aktivis

Nasional
Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Kebakaran Kilang Minyak Balongan, Ombudsman: Pertamina Abaikan Keluhan Warga soal Bau Bensin Menyengat

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X