Kompas.com - 11/01/2021, 15:46 WIB
Sejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSejumlah pekerja menggunakan masker berjalan kaki setelah meninggalkan perkantorannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Klaster perkantoran penularan Covid-19 di Jakarta kini menjadi sorotan. Data resmi hingga Selasa (28/7/2020) kemarin, ada 440 karyawan di 68 perkantoran di Ibu Kota yang terinfeksi virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Prodi Magister Kedokteran Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dewi Soemarko meminta para pekerja kantoran yang masih bekerja di kantor di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) agar mewaspadai penularan Covid-19. Terutama saat makan bersama

"Yang harus selalu disosialisasikan kepada mereka itu adalah ketika makan bersama. Itu yang suka pada lupa protokol kesehatan 3M," kata Dewi dalam talkshow bertemakan "Pandemic Fatigue, Jangan Pernah Menyerah" Senin (11/1/2021).

Baca juga: Anggota DPRD Depok Minta Penanganan Covid-19 oleh Pemkot Dievaluasi

Ia berpendapat, protokol kesehatan justru tetap penting pada saat jam makan siang. Hal ini karena disinyalir banyak para pekerja akan makan dengan teman sekantor.

Untuk itu, ia menyarankan agar pekerja tidak makan bersama temannya ketika jam makan siang.

"Jadi ya makanlah sendiri. Kalau misalkan ada teman bagaimana? Ya sudah, dua-duanya menghadap tembok. Jadi bukan berhadap-hadapan tetapi hadap tembok," jelas Dewi.

Menurutnya, dengan cara tersebut, dapat mengurangi angka risiko penularan virus para pekerja.

Berdasarkan informasinya, makan bersama menjadi salah satu kontributor terbanyak angka risiko penularan virus pada para pekerja.

"Kita pernah ada outbreak jumlahnya tiba-tiba meningkat, ya karena itu, makan bersama. Itu sudah dilarang," tuturnya.

Adapun PPKM mulai berlaku hari ini Senin (11/1/2021) hingga 25 Januari 2021. Ada sejumlah aturan dalam pembatasan yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali.

Baca juga: Menkes Minta Pasien Covid-19 yang Tak Bergejala Isolasi Mandiri di Rumah

Salah satunya ketentuan pembatasan jumlah orang bekerja di kantor atau WFO sebanyak 25 persen dari total karyawan.

Sementara itu, 75 persen sisanya bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

"Penerapan pembatasan sosial meliputi pembatasan tempat kerja dengan work from home sebesar 75 persen dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (6/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Jaksa Tuntut Rizieq Shihab 10 Bulan Penjara dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasdem: Dukungan Indonesia untuk Palestina Harus Berlanjut Tanpa Henti hingga Perdamaian Terwujud

Nasional
Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Doni Monardo: Hampir Semua Wilayah Pulau Sumatera Zona Merah dan Oranye Covid-19

Nasional
75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ini Arahan Jokowi ke Pimpinan KPK, Menpan RB, dan BKN

Nasional
Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Apresiasi Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Pimpinan yang Sekarang Harus Patuhi Putusan MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X