Soal Calon Kapolri, Anggota Komisi III DPR: Harus Visioner dan Berintegritas

Kompas.com - 11/01/2021, 14:35 WIB
Logo Polri museum.polri.go.idLogo Polri
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengapresiasi usulan lima nama calon Kapolri yang telah diserahkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo.

Ia pun mengingatkan bahwa masyarakat memiliki ekspetasi yang begitu tinggi terhadap kinerja kepolisian di masa mendatang. Karena itu, Didik mengatakan salah satu kriteria ideal seorang Kapolri ialah harus memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

"Haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia," kata Didik saat dihubungi, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Jokowi Diminta Libatkan Lembaga Pengawas hingga Masyarakat dalam Pemilihan Calon Kapolri

Selain itu, menurut Didik, Kapolri nanti mesti merespresentasikan sosok yang visioner dan cakap dalam mengemban tugas serta tanggung jawab.

"Visioner, cakap, dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum," ujarnya.

Berikutnya, Didik mengatakan seorang Kapolri ialah seseorang yang berkomitmen melakukan reformasi berkelanjutan di institusi Polri. Kemudian, mampu bekerja sama lintas sektoral antarlembaga, terutama dengan TNI dan BIN.

"Dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri," kata Didik.

Selanjutnya, yang juga penting adalah Kapolri memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Menurut Didik, hal itu penting agar manajemen institusi bisa berjalan dengan baik.

Ia pun berharap Kapolri mendatang benar-benar mampu memastikan netralitas lembaga dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

"Saya meyakini sangat banyak anggota Polri yang memenuhi kriteria tersebut. Yang terpenting prosesnya dipastikan seobyektif mungkin melalui mekanisme yang terbaik di kepolisian. Dan yang tidak kalah utama kami DPR akan mendapat keyakinan melalui uji kepatutan dan kelayakan sebelum memberikan persetujuan," ujar Didik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X