Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Soal Tahu-Tempe, Jokowi Minta Perbaikan Produksi Kedelai Lokal

Kompas.com - 11/01/2021, 12:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan tahu, tempe, dan kedelai saat memberi sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah perlu merumuskan perbaikan sistem produksi kedelai lokal.

"Beberapa pekan dan hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu, tempe, dan kedelai juga (terhambat) karena tadi yang saya sampaikan," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Imbas Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe Tasikmalaya Kurangi Ukuran

Meski hal tersebut ada kaitannya dengan pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara, Jokowi tetap meminta pemerintah berhati-hati.

Dia menilai, saat ini pemerintah tidak cukup sekadar melakukan rutinitas konvensional dalam pembangunan pertanian Tanah Air.

Jokowi menyebut, skala produksi produk pertanian tidak bisa lagi dalam jumlah kecil.

Sebab, meski produksi terus-menerus dilakukan tetapi jumlahnya kecil, tetap kalah dengan produk pertanian hasil impor.

Kondisi itu pun, menurut dia, berlaku bagi kedelai.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Pertama, kedelai yang di Idonesesia bisa tumbuh baik, tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Sebab harganya kalah dari kedelai impor," ujar Jokowi.

"Malau petani suruh jual seperti harga impor ini harga produksinya tidak nutup, sehingga (produksi) harus dalam jumlah besar agar harga (kedelai lokal) bisa melawan harga (kedelai) impor," kata dia.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Ukuran Tahu dan Tempe Diperkecil

Sebelumnya diberitakan, memasuki awal tahun 2021, pedagang dan masyarakat dikejutkan dengan hilangnya tahu dan tempe dari peredaran dalam beberapa hari.

Hal ini tak lepas dari aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tahu dan tempe selama 1-3 Januari 2021 akibat melonjaknya harga kedelai impor.

Indonesia memang masih sangat bergantung pada kedelai impor.

Menurut Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib, kelangkaan tahu dan tempe di pasaran disebabkan pengawasan yang minim di lapangan oleh pemerintah.

"Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengintervensi importir untuk mengucurkan stok yang dimilikinya dengan harga yang sama," ujar Ainun dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com