Kompas.com - 11/01/2021, 12:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan tahu, tempe, dan kedelai saat memberi sambutan dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Secara Virtual dari Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menurut Jokowi, pemerintah perlu merumuskan perbaikan sistem produksi kedelai lokal.

"Beberapa pekan dan hari terakhir ini urusan yang berkaitan dengan tahu, tempe, dan kedelai juga (terhambat) karena tadi yang saya sampaikan," ujar Jokowi dikutip dari siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Imbas Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe Tasikmalaya Kurangi Ukuran

Meski hal tersebut ada kaitannya dengan pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antarnegara, Jokowi tetap meminta pemerintah berhati-hati.

Dia menilai, saat ini pemerintah tidak cukup sekadar melakukan rutinitas konvensional dalam pembangunan pertanian Tanah Air.

Jokowi menyebut, skala produksi produk pertanian tidak bisa lagi dalam jumlah kecil.

Sebab, meski produksi terus-menerus dilakukan tetapi jumlahnya kecil, tetap kalah dengan produk pertanian hasil impor.

Kondisi itu pun, menurut dia, berlaku bagi kedelai.

"Karena problem dari dulu sampai sekarang sama. Kenapa? Pertama, kedelai yang di Idonesesia bisa tumbuh baik, tapi kenapa petani kita tidak mau tanam? Sebab harganya kalah dari kedelai impor," ujar Jokowi.

"Malau petani suruh jual seperti harga impor ini harga produksinya tidak nutup, sehingga (produksi) harus dalam jumlah besar agar harga (kedelai lokal) bisa melawan harga (kedelai) impor," kata dia.

Baca juga: Harga Kedelai Naik, Ukuran Tahu dan Tempe Diperkecil

Sebelumnya diberitakan, memasuki awal tahun 2021, pedagang dan masyarakat dikejutkan dengan hilangnya tahu dan tempe dari peredaran dalam beberapa hari.

Hal ini tak lepas dari aksi mogok produksi yang dilakukan para perajin tahu dan tempe selama 1-3 Januari 2021 akibat melonjaknya harga kedelai impor.

Indonesia memang masih sangat bergantung pada kedelai impor.

Menurut Ketua Bidang Organisasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhammad Ainun Najib, kelangkaan tahu dan tempe di pasaran disebabkan pengawasan yang minim di lapangan oleh pemerintah.

"Selain itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mampu mengintervensi importir untuk mengucurkan stok yang dimilikinya dengan harga yang sama," ujar Ainun dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Sandiaga Pernah Kritik Tempe Setipis Kartu ATM, Bagaimana Sikap Gerindra Sekarang?

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menyatakan, stok kedelai yang ada di gudang importir sekitar 450.000 ton, berdasarkan data Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (Akindo), sehingga stok dipastikan cukup untuk industri tahu-tempe dalam 2-3 bulan mendatang.

Namun, kata Ainun, fakta di lapangan menunjukkan importir memberlakukan harga kedelai yang sudah naik kepada para perajin, bukan harga berdasarkan pembelian sebelumnya.

"Kalau stok yang dimiliki sudah di impor dari tahun lalu, dan diberlakukan harga yang sekarang (harga naik), itu namanya tidak adil dan keuntungan cukup besar bagi importir yang mengimpor kedelai," ujar Ainun.

Oleh sebab itu, Ikappi meminta Kemendag tegas mengintervensi importir agar stok yang dimiliki tersebut bisa dijual dengan harga lama, bukan harga terkini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Jabatan Panglima TNI Dinilai sebagai Simbol Kekuatan Politik Presiden

Nasional
Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Nasional
Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Imbauan Kemenkes: Ada KIPI Usai Vaksin Polio, Segera Lapor

Nasional
Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Nasional
Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Laksdya Muhammad Ali dan Heru Kusmanto Dianggap Berpeluang Jadi KSAL

Nasional
Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Vaksinasi Polio Massal di Aceh, Kemenkes Siapkan 60.000 Vial Vaksin nOPV2

Nasional
Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Nasional
Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Jaksa Cecar Saksi soal Pembayaran Utang Rp 10 Miliar ke 212 Mart oleh ACT

Nasional
Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Jokowi Soroti Keberadaan Asrama Mahasiswa Berdasarkan Kesamaan Daerah

Nasional
Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Minta KPK Taati UU Peradilan Militer, Eks KSAU: Orang Hukum Harusnya Ngerti...

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

Nasional
Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Jokowi: Pak Prabowo Punya Kerutan di Wajah dan Rambut Putih

Nasional
Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.