Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Sentil Jokowi soal Akurasi Data Desa...

Kompas.com - 10/01/2021, 17:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil Presiden Joko Widodo soal akurasi data desa.

Megawati mengatakan, hingga sejauh ini Indonesia merdeka, akurasi data desa tidak berjalan dengan baik.

Hal ini ia katakan langsung di hadapan Jokowi dalam acara peringatan HUT PDI-P ke-48 secara virtual, Minggu (10/1/2021).

"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan sebagainya, kok masih saja, boleh saya ngomong panjang masih saja, akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati sambil memberi penekanan yang panjang pada kata 'masih'.

Baca juga: Singgung Situasi AS, Megawati: Alhamdulillah Saya Warga Indonesia

Sejatinya, Megawati ingin agar data desa tersedia secara komprehensif dan transparan.

Ia bahkan bermimpi data desa dapat diakses secara mudah seperti halnya membuka YouTube.

"Lalu kalau mau mencari begitu, rasanya mbok ya data kita itu, seperti agak bermimpi kita bisa seperti YouTube begitu, dibuka langsung gelar, dibuka langsung gelar," ujarnya.

Menurut Megawati, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Desa merupakan garda terdepan agar program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna.

Oleh karenanya, dibutuhkan data desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada data hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabakan secara ideologis, etis, dan ilmiah.

Baca juga: Saat Megawati Tolak Permintaan Bush Ekstradisi Ba’asyir ke Guantanamo

Megawati pun mencontohkan bahwa pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) di Ibu Kota melibatkan sekitar 600 peneliti dan perekayasa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dengan tersedianya sumber daya melimpah, ia yakin pendataan nasional dapat dilakukan secara komprehensif.

"Kita punya banyak putra putri bangsa yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional," ujarnya.

Megawati menyebutkan, sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah.

Baca juga: Jika Tak Puas Covid-19 Masyarakat Salahkan Pemerintah, Megawati: Enak Saja!

Untuk membangun Indonesia, kata dia, harus dilakukan dari desa. Jika desa kuat, diyakini Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri

"Sekali lagi, pendataan tersebut harus dimulai dari desa. Dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

Nasional
Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

Nasional
Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

Nasional
Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com