Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Megawati Sentil Jokowi soal Akurasi Data Desa...

Kompas.com - 10/01/2021, 17:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil Presiden Joko Widodo soal akurasi data desa.

Megawati mengatakan, hingga sejauh ini Indonesia merdeka, akurasi data desa tidak berjalan dengan baik.

Hal ini ia katakan langsung di hadapan Jokowi dalam acara peringatan HUT PDI-P ke-48 secara virtual, Minggu (10/1/2021).

"Bapak Presiden, saya harus kalau urusan ini saya ingin curhat. Yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka, yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan sebagainya, kok masih saja, boleh saya ngomong panjang masih saja, akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Megawati sambil memberi penekanan yang panjang pada kata 'masih'.

Baca juga: Singgung Situasi AS, Megawati: Alhamdulillah Saya Warga Indonesia

Sejatinya, Megawati ingin agar data desa tersedia secara komprehensif dan transparan.

Ia bahkan bermimpi data desa dapat diakses secara mudah seperti halnya membuka YouTube.

"Lalu kalau mau mencari begitu, rasanya mbok ya data kita itu, seperti agak bermimpi kita bisa seperti YouTube begitu, dibuka langsung gelar, dibuka langsung gelar," ujarnya.

Menurut Megawati, desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Desa merupakan garda terdepan agar program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna.

Oleh karenanya, dibutuhkan data desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada data hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabakan secara ideologis, etis, dan ilmiah.

Baca juga: Saat Megawati Tolak Permintaan Bush Ekstradisi Ba’asyir ke Guantanamo

Megawati pun mencontohkan bahwa pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) di Ibu Kota melibatkan sekitar 600 peneliti dan perekayasa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dengan tersedianya sumber daya melimpah, ia yakin pendataan nasional dapat dilakukan secara komprehensif.

"Kita punya banyak putra putri bangsa yang memiliki kemampuan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional," ujarnya.

Megawati menyebutkan, sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara dari tingkat pusat hingga daerah.

Baca juga: Jika Tak Puas Covid-19 Masyarakat Salahkan Pemerintah, Megawati: Enak Saja!

Untuk membangun Indonesia, kata dia, harus dilakukan dari desa. Jika desa kuat, diyakini Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri

"Sekali lagi, pendataan tersebut harus dimulai dari desa. Dengan melibatkan partisipasi warga, agar mampu menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya, memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa," kata Megawati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com