Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Blusukan Risma, Haji Lulung Ingatkan agar Program Bansos Tepat Sasaran

Kompas.com - 09/01/2021, 11:35 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Abraham Lunggana atau Haji Lulung ikut mengkritik aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharani.

Ia mengingatkan agar Risma tidak melupakan tugas utama sebagai Mensos, yakni memastikan program bantuan sosial (bansos) tunai tepat sasaran dan memperbarui data penerima.

"Warga menunggu kiriman bansos BLT dari Mensos sampai ke tangan mereka," kata Lulung dikutip dari Kompas TV, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Mensos Risma Blusukan, Pakar UGM : Dari Sisi Politik Pemerintahan Tidak Tepat

Apalagi, kata Lulung, KPK telah mengingatkan Kemensos untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos Covid-19. Mensos sebelumnya, Juliari Batubara, ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi dana bansos.

Menurutnya, jika tak ada perbaikan soal program bansos, aksi blusukan Risma bisa dianggap hanya sekadar manuver politik.

"Makanya, ketimbang sibuk blusukan Bu Risma sebaiknya memprioritaskan bansos BLT dulu, karena ini menyangkut hajat rakyat banyak. Jangan sampai pandemi ini justru melahirkan gelombang tunawisma baru karena mereka tidak mendapatkan bansos pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Cerita Mensos Risma Bantu Tunawisma di Jakarta Saat Masih Jadi Wali Kota Surabaya

Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan Risma sebagai hal yang wajar.

Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Sebab, ada 33 provinsi lain yang juga perlu diperhatikan.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain," kata Adi saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Blusukan Mensos Risma di DKI, Kritik, hingga Bantahan soal Setting-an

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, maka tak heran jika muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu hanya sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Ia mengatakan, aksi blusukan Risma itu juga harus diiringi dengan penyelesaian masalah yang konkret.

Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami bahwa blusukan memang merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira publik akan memahami bahwa Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com