Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Celah Penyimpangan Vaksinasi Covid-19 dan Pentingnya Pendataan

Kompas.com - 09/01/2021, 09:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pogram vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan Pemerintah dinilai tidak lepas dari potensi terjadinya penyimpangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, salah satu penyimpangan yang dapat terjadi adalah praktik jual-beli vaksin di pasar gelap.

"Vaksin ini gratis, kalau vaksin ini gratis kan bahayanya bisa diambil, bisa ada fraud yang tadinya gratis, jadi dijual juga secara gelap di pasaran," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021).

Hal itu disampaikan Budi usai pertemuan bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, serta Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Baca juga: Cara Registrasi Ulang dan Verifikasi Penerima Vaksin Covid-19

Budi mengatakan, risiko terjadinya kebocoran vaksin gratis sehingga bisa diperjual-belikan itu merupakan salah satu hal yang mesti dicegah.

Budi melanjutkan, dalam pertemuan itu, ia juga memaparkan kepada KPK mengenai proses pengadaan vaksin yang tidak melalui prosedur biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Ia menyebut dosis vaksin yang dibutuhkan untuk seluruh dunia berjumlah 11 miliar dosis sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi.

Baca juga: Vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech Berhasil Lawan Varian Baru Virus Corona

Alex memastikan KPK akan ikut mengawasi program vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

dia mengatakan, proses pengadaan tanpa lelang memang dapat dimaklumi. Namun, ia menyebut celah penyimpangan dapat terjadi saat proses distribusi vaksin.

"Kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi. Karena apa, vaksin ini kan sangat terbatas, sementara orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin itu sangat banyak," ujar Alex.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya jual-beli vaksin di antara masyarakat.

"Misalnya, ini yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja, 'jangan saya' (lalu) bisa dijual ke orang lain, kamu duluan deh. Karena ini menyangkut kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pingin selamat," kata Alex.

Pendataan

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menekankan pentingnya pendataan dalam program vaksinasi Covid-19 agar tepat sasaran dan meminimalisir penyimpangan.

"Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga sehingga pasti dari setiap vaksin yang dibeli itu digunakan dan kepada siapa, oleh karena itu NIK akan menjadi basis dan ada tim satu data di mana KPK juga akan ada di dalam situ," kata Pahala.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com