Tewasnya 4 Laskar FPI Dinyatakan Langgar HAM, Polri Tunggu Surat Resmi

Kompas.com - 08/01/2021, 19:39 WIB
Kadiv humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) dan Kabagpenum Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan keterangan terkait teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pada keterangan tersebut Kepolisian RI mengungkap kekuatan anggota muda JI dari Indonesia di Suriah berdasarkan keterangan dari pimpinannya yang sudah tertangkap Para Wijayanto pada 2019 silam. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahKadiv humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Karopenmas Brigjen Pol Rusdi Hartono (kiri) dan Kabagpenum Kombes Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan keterangan terkait teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) di kantor Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pada keterangan tersebut Kepolisian RI mengungkap kekuatan anggota muda JI dari Indonesia di Suriah berdasarkan keterangan dari pimpinannya yang sudah tertangkap Para Wijayanto pada 2019 silam. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri masih menunggu surat dari Komnas HAM yang baru saja mengumumkan hasil penyelidikan atas peristiwa bentrok antara polisi dan laskar Front Pembela Islam ( FPI).

“Polri menghargai hasil investigasi dan rekomendasi dari Komnas HAM. Kedua, Polri masih menunggu surat resmi,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Apabila sudah menerima surat, polisi bakal mempelajari temuan serta rekomendasi Komnas HAM.

Baca juga: Komnas HAM: Terjadi Kejar-kejaran, Berujung Kontak Tembak Laskar FPI dengan Polisi

Argo pun tidak berkomentar banyak. Ia menegaskan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Komnas HAM.

Ia kemudian mengklaim bahwa penyidikan yang dilakukan polisi atas suatu tindak pidana didasarkan keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk.

“Tentunya nanti semuanya harus dibuktikan di sidang pengadilan,” ucapnya.

Dalam kasus ini, enam anggota laskar FPI tewas ditembak anggota Polda Metro Jaya setelah diduga menyerang polisi pada 7 Desember 2020 dini hari.

Komnas HAM membagi dua konteks peristiwa. Konteks pertama, dua laskar FPI tewas ketika bersitegang dengan aparat kepolisian dari Jalan Internasional Karawang Barat sampai Tol Jakarta-Cikampek KM 49.

Sedangkan, tewasnya empat laskar FPI lainnya disebut masuk pelanggaran HAM. Sebab, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian.

Komnas HAM kemudian merekomendasikan penembakan empat anggota laskar FPI tersebut dilanjutkan ke pengadilan pidana.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Rentetan Eskalasi Perjalanan FPI dari Sentul hingga Karawang

Diketahui terdapat perbedaan keterangan antara polisi dan pihak FPI atas kejadian tersebut.

Dari rekonstruksi, polisi menggambarkan bahwa anggota laskar FPI yang terlebih dahulu menyerang dan menembak polisi saat kejadian. Hasil rekonstruksi disebutkan belum final.

Sementara, pihak FPI telah membantah anggota laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Menurut FPI, anggota laskar tidak dilengkapi senjata api.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Satgas Covid-19: Aktivitas Sosial, Ekonomi, dan Kesehatan Harus Disinkronkan

Nasional
Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Mutasi Corona Ditemukan di Indonesia, Anggota DPR: Jangan Ulangi Kesalahan di Awal Pandemi

Nasional
Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Kemenkes: Dua Kasus Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk RI dari Arab Saudi

Nasional
Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai

Nasional
Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Polri: Kelompok Teroris Pimpinan Ali Kalora Makin Terjepit

Nasional
Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Nasional
UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

UPDATE 3 Maret: Total 2.104.967 Nakes Divaksin, 1.076.409 di Antaranya Sudah Dosis Kedua

Nasional
Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Satgas Covid-19: Pusat dan Pemda Harus Satu Komando Tangani Pandemi

Nasional
Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Nasional
Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Nasional
Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Sebaran 6.808 Kasus Baru Covid-19, Jabar Terbanyak dengan 1.894 Kasus

Nasional
Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Penderita Penyakit Jantung Akut Tak Direkomendasikan Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Cerita Petugas Medis Hadapi Covid-19: Tertular, Trauma hingga Tetap Laksanakan Tugas

Nasional
Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Dugaan Suap Pemeriksa Pajak, KPK Diminta Usut Keterlibatan Pejabat Tinggi DJP

Nasional
UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Maret: Ada 147.197 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X