Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Bahaya Covid-19 ke Masyarakat

Kompas.com - 08/01/2021, 17:54 WIB
Warga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHWarga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Andrinof Achir Chaniago meminta pemerintah menggencarkan sosialiasi bahaya Covid-19 serta protokol kesehatan, terutama ke para pelaku sektor informal dan masyarakat umum lainnya.

Menurut dia, banyak masyarakat umum dan pelaku sektor informal yang abai dengan protokol 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

"Sosialisasi harus terus dilakukan. Jangan ada yang dikendurkan. Harus terus diungkap pesan-pesan yang membuat masyarakat takut dan mengerti bahaya Covid-19," kata Andrinof dalam talkshow daring yang disiarkan BNPB, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Mutu dan Manfaat Vaksin Covid-19

Andrinof mengatakan, kesadaran masyarakat tentang Covid-19 harus ditingkatkan. Ia berharap masyarakat sadar betul bahwa Covid-19 bisa menyebabkan kematian.

"Jangan tunggu keluarga mereka kena atau orang terdekat mereka kena baru sadar," ujarnya.

Sementara itu, menurut Andrinof, pelaku sektor formal baik pemerintahan maupun swasta cenderung lebih tertib. Sebab, mereka memiliki pengawasan yang lebih teratur dan ketat.

"Di sektor formal baik pemerintah maupun swasta lebih mudah mengendalikannya. Sejumlah perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk menerapkan sistem kontrol 24/7 kepada karyawannya dan itu efektif," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Kendati demikian, dia juga mengingatkan pengawasan di sektor formal agar terus dioptimalkan.

Andrinof mengatakan, perusahaan dapat saling transfer pengetahuan tentang pencegahan penularan Covid-19 yang efektif dan inovatif.

"Itu bisa dilihat dan ditransfer dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Malah bs dipakai komunitas atau kelompok atau asosiasi lain yang terorganisir. Termasuk sekolah, lembaga pendidikan, dan lain-lain," kata Andrinof.

Baca juga: RS Penuh, Jokowi Batasi Jawa-Bali



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X