Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Bahaya Covid-19 ke Masyarakat

Kompas.com - 08/01/2021, 17:54 WIB
Warga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc. ANTARA FOTO/ARIF FIRMANSYAHWarga menggunakan masker berjalan di samping mural bergambar COVID-19 di jalan Roda 2 Gang Mesin RT 01/01, Kelurahan Babakan Pasar, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/10/2020). Mural dalam bentuk himbauan protokol kesehatan pencegahan dan penyebaran COVID-19 tersebut untuk mengingatkan warga bahwa Kota Bogor masih berada dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran COVID-19 dengan kumulatif kasus positif sebanyak 1.511 pasien. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Andrinof Achir Chaniago meminta pemerintah menggencarkan sosialiasi bahaya Covid-19 serta protokol kesehatan, terutama ke para pelaku sektor informal dan masyarakat umum lainnya.

Menurut dia, banyak masyarakat umum dan pelaku sektor informal yang abai dengan protokol 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak).

"Sosialisasi harus terus dilakukan. Jangan ada yang dikendurkan. Harus terus diungkap pesan-pesan yang membuat masyarakat takut dan mengerti bahaya Covid-19," kata Andrinof dalam talkshow daring yang disiarkan BNPB, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Mutu dan Manfaat Vaksin Covid-19

Andrinof mengatakan, kesadaran masyarakat tentang Covid-19 harus ditingkatkan. Ia berharap masyarakat sadar betul bahwa Covid-19 bisa menyebabkan kematian.

"Jangan tunggu keluarga mereka kena atau orang terdekat mereka kena baru sadar," ujarnya.

Sementara itu, menurut Andrinof, pelaku sektor formal baik pemerintahan maupun swasta cenderung lebih tertib. Sebab, mereka memiliki pengawasan yang lebih teratur dan ketat.

"Di sektor formal baik pemerintah maupun swasta lebih mudah mengendalikannya. Sejumlah perusahaan terus melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk menerapkan sistem kontrol 24/7 kepada karyawannya dan itu efektif," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Kendati demikian, dia juga mengingatkan pengawasan di sektor formal agar terus dioptimalkan.

Andrinof mengatakan, perusahaan dapat saling transfer pengetahuan tentang pencegahan penularan Covid-19 yang efektif dan inovatif.

"Itu bisa dilihat dan ditransfer dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Malah bs dipakai komunitas atau kelompok atau asosiasi lain yang terorganisir. Termasuk sekolah, lembaga pendidikan, dan lain-lain," kata Andrinof.

Baca juga: RS Penuh, Jokowi Batasi Jawa-Bali



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X