Kompas.com - 08/01/2021, 17:41 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021). Dokumentasi/Biro Humas KPKMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri BUMN Erick Thohir bertemu pimpinan KPK membahas pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19, Jumat (8/1/2021).

Budi mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta bantuan KPK agar ikut mengawasi proses pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya," kata Budi dalam konferensi pers selepas pertemuan, Jumat sore.

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," ujar Budi.

Baca juga: Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Covid-19

Budi menuturkan, ada sejumlah isu yang mesti diperhatikan terkait vaksinasi Covid-19, salah satunya mengenai pembelian vaksin yang sifatanya khusus.

Ia menjelaskan, pembelian vaksin tidak melalui proses pengadaan yang biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

Isu kedua, lanjut Budi, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme yakni business to business dan multirateral melalaui badan internasional yang terafiliasi WHO.

Budi menuturkan, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di Indonesia sebanyak 426 juta dosis.

Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme tersebut merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," kata Budi.

Di samping itu, dibahas pula kemungkinan adanya praktik pasar gelap dengan memasarkan vaksin yang sebenarnya telah digratiskan oleh Pemerintah.

"Itu juga yang mesti kita bicarakan bagaimana caranya supaya tidak terjadi risiko-risiko bocornya vaksin gratis ini sehingga bisa diperjual-belikan di pasaran," kata Budi.

Baca juga: Jokowi Tantang Vaksinasi Tuntas dalam 1 Tahun, Ini Jawaban Menkes

Adapun pertemuan tersebut juga diikuti oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar serta Deputi Pencegahan KPK.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Vaksinasi pertama akan dilakukan terhadap Presiden Joko Widodo, dilanjutkan kepada para kepala daerah.

"(Vaksinasi) minggu depan itu akan dimulai oleh Bapak Presiden, kemudian dilanjutkan oleh gubernur, wali kota dan bupati," kata Airlangga dalam sebuah diskusi daring, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X