Kompas.com - 08/01/2021, 17:41 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021). Dokumentasi/Biro Humas KPKMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Ketua KPK Alexnder Marwata usai konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri BUMN Erick Thohir bertemu pimpinan KPK membahas pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19, Jumat (8/1/2021).

Budi mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta bantuan KPK agar ikut mengawasi proses pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya," kata Budi dalam konferensi pers selepas pertemuan, Jumat sore.

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," ujar Budi.

Baca juga: Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Covid-19

Budi menuturkan, ada sejumlah isu yang mesti diperhatikan terkait vaksinasi Covid-19, salah satunya mengenai pembelian vaksin yang sifatanya khusus.

Ia menjelaskan, pembelian vaksin tidak melalui proses pengadaan yang biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

Isu kedua, lanjut Budi, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme yakni business to business dan multirateral melalaui badan internasional yang terafiliasi WHO.

Budi menuturkan, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di Indonesia sebanyak 426 juta dosis.

Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme tersebut merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," kata Budi.

Di samping itu, dibahas pula kemungkinan adanya praktik pasar gelap dengan memasarkan vaksin yang sebenarnya telah digratiskan oleh Pemerintah.

"Itu juga yang mesti kita bicarakan bagaimana caranya supaya tidak terjadi risiko-risiko bocornya vaksin gratis ini sehingga bisa diperjual-belikan di pasaran," kata Budi.

Baca juga: Jokowi Tantang Vaksinasi Tuntas dalam 1 Tahun, Ini Jawaban Menkes

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X