Menteri Kesehatan Minta Bantuan KPK Awasi Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri BUMN Erick Thohir bertemu pimpinan KPK membahas pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19, Jumat (8/1/2021).

Budi mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya meminta bantuan KPK agar ikut mengawasi proses pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19.

"Saya dan Pak Menteri BUMN hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya," kata Budi dalam konferensi pers selepas pertemuan, Jumat sore.

"Sehingga kita bisa secara transparan, bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi, melihat risiko-risiko apa saja yang mungkin ada dan kalau bisa kita hindari sejak awal," ujar Budi.

Baca juga: Menkes dan Menteri BUMN Sambangi KPK, Bahas Pengadaan Covid-19

Budi menuturkan, ada sejumlah isu yang mesti diperhatikan terkait vaksinasi Covid-19, salah satunya mengenai pembelian vaksin yang sifatanya khusus.

Ia menjelaskan, pembelian vaksin tidak melalui proses pengadaan yang biasa karena jumlah vaksin yang terbatas.

Budi mengatakan, ada sekitar 5,5 miliar manusia di dunia yang membutuhkan vaksin sementara fasilitas produksi vaksin hanya sebanyak 6 miliar.

"Akibatnya proses pengadaan yang biasa, seperti tender, bidding, open document, seperti itu kan susah untuk dilakukan dan negosiasi mengenai harganya juga akan sulit dilakukan karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia," ujar Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Menkes Pastikan Pengadaan Vaksin Covid-19 Cukup untuk Masyarakat

Isu kedua, lanjut Budi, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme yakni business to business dan multirateral melalaui badan internasional yang terafiliasi WHO.

Budi menuturkan, pembelian vaksin dilakukan melalui dua mekanisme demi mencapai kecukupan vaksin di Indonesia sebanyak 426 juta dosis.

Padahal, kata Budi, vaksin yang dibeli melalui dua mekanisme tersebut merupakan barang yang sama.

"Kami infokan dari depan ini ada barang yang sama kita beli dengan mekanisme berbeda, harganya juga bisa berbeda. Itu kami bicarakan juga ke KPK prosesnya seperti apa, nanti pengadaannya seperti apa," kata Budi.

Di samping itu, dibahas pula kemungkinan adanya praktik pasar gelap dengan memasarkan vaksin yang sebenarnya telah digratiskan oleh Pemerintah.

"Itu juga yang mesti kita bicarakan bagaimana caranya supaya tidak terjadi risiko-risiko bocornya vaksin gratis ini sehingga bisa diperjual-belikan di pasaran," kata Budi.

Baca juga: Jokowi Tantang Vaksinasi Tuntas dalam 1 Tahun, Ini Jawaban Menkes