Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokter Tirta: Saya Kaget Baca Bakal Divaksin Bareng Pak Jokowi

Kompas.com - 08/01/2021, 16:22 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tirta Mandira Hudhi yang dikenal sebagai dokter dan influencer mengaku kaget mengetahui informasi dirinya mendapatkan layanan vaksinasi perdana bersamaan dengan Presiden Joko Widodo.

Informasi itu mulanya beredar di media sosial dari sebuah dokumen Kementerian Kesehatan yang berisi daftar nama pejabat dan tokoh yang menerima suntikan vaksin Covid-19 pada 13-15 Januari 2021.

"Saya malah kaget baca saya bakal divaksin bareng Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) tanggal 13 Januari," kata Tirta saat dihubungi, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Raffi Ahmad, BCL, dan Dokter Tirta di Daftar Vaksinasi Pertama Covid-19? Ini Kata Kemenkes

Tirta mengaku, menerima undangan untuk disuntik vaksin Covid-19 dari Dinas Kesehatan Sleman.

Menurut undangan, Tirta akan mengikuti layanan vaksinasi pada 14 Januari 2021.

"Dinkes Sleman yang mengundang saya di 14 Januari 2021. Sudah saya isi screening-nya," ujarnya.

Namun, Tirta mengatakan siap menerima vaksin di mana saja. Jika akhirnya diminta mengikuti jadwal sebagaimana informasi yang beredar ia siap ikut serta.

"Sejauh ini undangan vaksin baru saya terima dari Dinkes Sleman. Intinya, saya siap di mana pun," ujar Tirta.

"Kalau misal di Istana yo wis, enggak apa-apa. Di Sleman ya enggak apa-apa," tambahnya.

Sementara itu, mengenai dokumen Kemenkes yang beredar di media sosial, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan informasi tersebut bukan rilis resmi.

Selain dokter Tirta, sejumlah nama yang beredar antara lain selebritas Raffi Ahmad dan penyanyi Bunga Citra Lestari.

Ada pula nama Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan Kepala BPOM Penny Lukito serta Ketua IDI Daeng M Fakih.

Menurut Nadia, nama-nama pejabat dan tokoh yang akan mengikuti vaksinasi perdana masih dalam tahap pembahasan.

Baca juga: Dokter Tirta Akui Masuk Daftar Vaksinasi Pertama Covid-19, Dihubungi Dinkes Sleman

"Karena hingga saat ini, pelaksanaan dan tokoh-tokoh yang akan mengikuti vaksinasi Covid-19 perdana masih dalam tahap pembahasan," katanya.

Kendati begitu, dia memastikan Presiden Joko Widodo akan tetap menjadi penerima pertama vaksin Covid-19.

Selain itu, Nadia menegaskan saat ini pemerintah masih menanti terbitnya izin darurat penggunaan vaksin Covid-19 atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com