Kompas.com - 08/01/2021, 15:53 WIB
Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat diwawancara di depan ruang kerjanya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (6/1/2021) KOMPAS.COM/ANDI HARTIKWali Kota Batu, Dewanti Rumpoko saat diwawancara di depan ruang kerjanya di Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (6/1/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintah Kota Batu tahun 2011-2017, Jumat (8/1/2021).

Kali ini, penyidik menggeledah kantor Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu.

"Hari ini tim penyidik KPK kembali melanjutkan kegiatan penggeledahan di dua lokasi yaitu di kantor Wali Kota Batu dan kantor Bappeda Kota Batu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Baca juga: KPK Geledah Balai Kota, Wali Kota Batu: Enggak Tahu, Saya di Lantai 5

Ali mengatakan, penggeledahan di dua lokasi tersebut masih berlangsung hingga Jumat sore.

"Perkembangan mengenai hasil geledah akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK sebelumnya telah menggeledah sejumlah kantor di lingkungan Pemkot Batu.

Baca juga: Respons Wali Kota Batu Terkait Penggeledahan Balai Kota Among Tani oleh KPK

 

Pada Rabu (6/1/2021), penyidik kantor Dinas PUPR Batu, kantor Dinas Pendidikan Batu, dan kantor Dinas Pariwisata Batu.

Sementara, Kamis (7/1/2021), penyidik menggeledah kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Batu, kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran Batu, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Batu.

Dari penggeledahan selama dua hari tersebut, KPK telah mengamankan berbagai dokumen, antara lain catatan keuangan terkait kasus gratifikasi.

Baca juga: KPK Geledah Balai Kota Batu, Penyidik Juga Periksa Mantan ART Eddy Rumpoko

Kasus gratifikasi yang tengah diusut KPK ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

Eddy sebelumnya telah divonis bersalah menerima suap senilai Rp 295 juta dan satu unit mobil Toyota Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari pengusaha Filipus Djap.

Atas perbuatannya itu, Eddy dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung pada 2019 lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X