Kemensos Siap Berikan Rusunawa bagi Orang Telantar Jakarta

Kompas.com - 08/01/2021, 11:52 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan salah satu pemulung di Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dokumentasi Humas Ditjen Rehabilitasi Kementerian SosialMenteri Sosial Tri Rismaharini berbincang dengan salah satu pemulung di Jakarta, Kamis (7/1/2021).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyebutkan, sebanyak 23 warga telantar atau penerima manfaat (PM) akan mendapat Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi.

Program itu, kata Harry, hasil kerja sama Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun rumah susun sewa ( rusunawa).

"Rencananya rusunawa akan dibangun di dua lokasi, yaitu di lahan Balai Karya, Pangudi Luhur, Bekasi dan lahan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta," kata Harry dalam keterangan tertulis, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Kemensos Berikan 23 Orang Telantar Jakarta Identitas, Pendidikan, hingga Keterampilan

Harry mengatakan, peninjauan lokasi-lokasi dan pengukuran lahan untuk pembangunan rusunawa telah dilakukan jajaran Direktorat Rumah Susun, Kementerian PUPR, pada Rabu (6/1/2021).

Pihak Kementerian PUPR, kata Harry, nantinya menindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas hal teknis dan lainnya dalam pembangunan rusunawa ini.

"Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi," kata Harry.

"Biaya sewa yang terkumpul akan dikelola untuk modal awal koperasi bagi PM yang berada di rusunawa," tutur dia.

Lebih lanjut, Harry mengatakan, sebanyak 23 warga telantar telah berada di Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki yang rata-rata bermata pencarian sebagai pemulung.

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Akan tetapi, dua di antaranya dirujuk ke Balai Lansia Budhi Dharma Bekasi karena perlu perawatan sosial secara intensif.

Lebih jauh, Harry mengatakan, Kementerian Sosial juga membuka akses ke program-program kementerian/lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar warga telantar, mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan, hingga pendidikan.

"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos dan telah dikirimkan ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data kependudukan yang belum tercatat/tidak punya NIK/KTP/KK," kata Harry.

"Ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan KIS (BPJS) dalam meperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)," ucap dia.

Baca juga: Risma Ingin Giatkan Kolam Lele untuk Warga di Balai-balai Kemensos


Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Nasional
Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X