Pemerintah Diminta Buat Strategi Terobosan untuk Pembelajaran Jarak Jauh

Kompas.com - 08/01/2021, 09:36 WIB
Ilustrasi anak belajar daring, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Orangtua perlu memahami karakteristik cara belajar anak usia 5-12 tahun. SHUTTERSTOCK/TravelpixsIlustrasi anak belajar daring, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19. Orangtua perlu memahami karakteristik cara belajar anak usia 5-12 tahun.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat strategi terobosan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Bambang, pemerintah perlu memerinci program-program pendidikan yang harus diprioritaskan dan yang bisa ditunda selama PJJ.

"Dikarenakan di masa pandemi Covid-19, kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara terbatas atau secara daring," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: Satgas: Covid-19 pada Anak Usia Sekolah Capai 8,87 Persen dari Kasus Nasional

Bertalian dengan itu, ia meminta pemerintah mengatur SOP bagi guru selama PJJ yang salah satunya mengatur bahwa guru bisa membuat sistem pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami bagi siswa.

Sementara itu, orangtua juga harus bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk belajar di rumah. Menurut Bambang, peran orangtua sangat penting.

"Pemerintah pusat mengatur SOP bagi guru dalam mengajar dengan sistem PJJ, termasuk arahan untuk dapat membuat sistem pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa/i di rumah, serta tidak terlalu membebani siswa/i dengan tugas yang terlalu banyak," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melihat berbagai persoalan PJJ yang selama ini muncul, Bambang mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan provider untuk menyediakan infrastruktur jaringan internet yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Kebijakan soal Belajar Tatap Muka Dinilai Pecahkan Kebuntuan Pembelajaran Jarak Jauh

Untuk wilayah yang infastrukturnya masih sangat terbatas, dia mendorong pemerintah bisa memberikan modem untuk layanan pendidikan yang terbaik.

"Dikarenakan setiap anak tetap berhak untuk mendapatkan pendidikan," kata Bambang.

Selain itu, Bambang berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas gawai atau ponsel pintar dan bantuan kuota yang memadai kepada dosen, guru, mahasiswa, dan peserta didik yang kurang mampu.

"Serta memberikan arahan bagaimana menggunakan gadget untuk melakukan sistem PJJ, agar kegiatan belajar-mengajar tetap dapat terlaksana," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X