Kompas.com - 07/01/2021, 20:12 WIB
Warga beraktivitas di dekat garis larangan melintas di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Kamis (7/1/2021). Pemerintah akan melakukan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka kasus COVID-19. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoWarga beraktivitas di dekat garis larangan melintas di Lapangan Puputan Badung, Denpasar, Bali, Kamis (7/1/2021). Pemerintah akan melakukan pengetatan pembatasan pergerakan masyarakat pada 11-25 Januari 2021 di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka kasus COVID-19. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, lockdown atau karantina wilayah sudah waktunya diterapkan di Indonesia.

Itu lantaran pandemi tak kunjung mereda, bahkan kasus Covid-19 cenderung mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir.  

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal potensi menerapkan lockdown sebagai akibat dari lonjakan kasus pandemi di Indonesia.

"Memang situasinya sudah perlu. Kalau dari indikator, sebenarnya saat ini pun harusnya sudah bisa dilakukan lockdown," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Kendati demikian, ia menilai bahwa pemerintah pasti memiliki pertimbangan lainnya sehingga tak kunjung menerapkan lockdown.

Baca juga: Anggota Komisi IX: Evaluasi Dulu PSBB, Lockdown Jadi Pilihan Terakhir

Hal ini yang menurut Dicky, menimbulkan perbedaan antara pertimbangan pemerintah dengan epidemiolog terkait lockdown.

Ia sendiri berpendapat, berdasarkan data atau indikator, Indonesia seharusnya bisa berkaca pada kasus di Australia.

"Lihat saja, misalnya di Australia, ketika dilakukan lockdown, kasusnya tidak sebanyak Indonesia yang kasusnya sudah 40.000 per hari," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung soal kemungkinan Indonesia lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik.

Hal itu disampaikan saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X