Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulan Pernyataan Jokowi soal "Lockdown", Kerap Menolak hingga Ingatkan Potensi Penerapan

Kompas.com - 07/01/2021, 14:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Potensi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown dilontarkan Presiden Joko Widodo usai melihat situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik di Tanah Air.

Wacana lockdown itu diutarakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Mulanya, Jokowi menyinggung sejumlah negara yang kembali menerapkan lockdown untuk menekan penularan Covid-19 yang kembali meningkat. Kemudian ia mengingatkan para menterinya agar hal serupa tak terjadi di Indonesia.

Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik

"Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown)," ucap Jokowi.

"Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," ujar Presiden.

Potensi lockdown yang disampaikan Jokowi bertepatan dengan capaian tertinggi rekor penambahan kasus baru Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Pada Rabu, dalam 24 jam terakhir tercatat penambahan kasus baru mencapai 8.854 orang.
Padahal sebelumnya Jokowi kerap enggan menerapkan kebijakan lockdown dalam pengendalian Covid-19.

Sebabnya menurut Jokowi, lockdown akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dengan diterapkannya lockdown perekonomian juga akan hancur.

Baca juga: Rekor Penambahan 8.854 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Jokowi Singgung Lockdown Indonesia

Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang sebelumnya menunjukkan keengganannya menerapkan lockdown.

1. Jangan sok-sokan lockdown provinsi

Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com