JAKARTA, KOMPAS.com – Potensi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown dilontarkan Presiden Joko Widodo usai melihat situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik di Tanah Air.
Wacana lockdown itu diutarakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).
Mulanya, Jokowi menyinggung sejumlah negara yang kembali menerapkan lockdown untuk menekan penularan Covid-19 yang kembali meningkat. Kemudian ia mengingatkan para menterinya agar hal serupa tak terjadi di Indonesia.
Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik
"Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown)," ucap Jokowi.
"Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," ujar Presiden.
Potensi lockdown yang disampaikan Jokowi bertepatan dengan capaian tertinggi rekor penambahan kasus baru Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
Pada Rabu, dalam 24 jam terakhir tercatat penambahan kasus baru mencapai 8.854 orang.
Padahal sebelumnya Jokowi kerap enggan menerapkan kebijakan lockdown dalam pengendalian Covid-19.
Sebabnya menurut Jokowi, lockdown akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dengan diterapkannya lockdown perekonomian juga akan hancur.
Baca juga: Rekor Penambahan 8.854 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Jokowi Singgung Lockdown Indonesia
Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang sebelumnya menunjukkan keengganannya menerapkan lockdown.
1. Jangan sok-sokan lockdown provinsi
Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).
Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.
Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi
Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.