Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kumpulan Pernyataan Jokowi soal "Lockdown", Kerap Menolak hingga Ingatkan Potensi Penerapan

Kompas.com - 07/01/2021, 14:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Potensi pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown dilontarkan Presiden Joko Widodo usai melihat situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung membaik di Tanah Air.

Wacana lockdown itu diutarakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Mulanya, Jokowi menyinggung sejumlah negara yang kembali menerapkan lockdown untuk menekan penularan Covid-19 yang kembali meningkat. Kemudian ia mengingatkan para menterinya agar hal serupa tak terjadi di Indonesia.

Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik

"Dua hari lalu London lockdown, Tokyo juga sama. Bangkok yang dekat kita juga lockdown. Terakhir, kemarin bukan hanya London saja tapi Inggris juga (lockdown)," ucap Jokowi.

"Hati-hati ini jadi catatan kita semuanya jangan sampai terjadi lonjakan yang sangat drastis (di Indonesia) sehingga kita dipaksa untuk melakukan (lockdown)," ujar Presiden.

Potensi lockdown yang disampaikan Jokowi bertepatan dengan capaian tertinggi rekor penambahan kasus baru Covid-19 sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Pada Rabu, dalam 24 jam terakhir tercatat penambahan kasus baru mencapai 8.854 orang.
Padahal sebelumnya Jokowi kerap enggan menerapkan kebijakan lockdown dalam pengendalian Covid-19.

Sebabnya menurut Jokowi, lockdown akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Dengan diterapkannya lockdown perekonomian juga akan hancur.

Baca juga: Rekor Penambahan 8.854 Kasus Covid-19 dalam Sehari, Jokowi Singgung Lockdown Indonesia

Berikut pernyataan-pernyataan Jokowi yang sebelumnya menunjukkan keengganannya menerapkan lockdown.

1. Jangan sok-sokan lockdown provinsi

Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Jokowi menuturkan, strategi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 adalah mencari titik keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Tidak Perlu Sok-sokan Me-lockdown Provinsi

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya penerapan pembatasan sosial berskala mikro atau micro-lockdown ketimbang melakukan lockdown di tingkat kota, kabupaten atau provinsi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com