Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX: Evaluasi Dulu PSBB, Lockdown Jadi Pilihan Terakhir

Kompas.com - 07/01/2021, 13:51 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Rahmad Handoyo mengatakan, lockdown atau karantina wilayah bisa menjadi pilihan terakhir pemerintah sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Namun, ia mengatakan, sebelum menerapkan lockdown, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Langkah PSBB yang diperluas baru-baru ini pemerintah akan evaluasi seperti apa, kalau ternyata seperti itu masih penambahan tinggi, mengambil langkah lockdown pilihan terakhir karena dengan evaluasi itu kita bisa mengukur bagaimana keberhasilannya," kata Rahmad saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Ingatkan Potensi Indonesia Lockdown karena Situasi Pandemi yang Tak Kunjung Membaik

Rahmad menilai, peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi bukan tanpa dasar.

Ia mengatakan, persoalan dalam upaya menekan kasus Covid-19 adalah kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

"Banyak menganggap hal itu sepele pandemi ini tidak ada takutnya seolah-olah tidak ada pandemi," ujarnya.

Lebih lanjut, Rahmad menilai, dengan peringatan lockdown yang disampaikan Presiden Jokowi, diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

"Presiden memberikan peringatan lockdown harus kita perhatikan bersama bahwa itu pilihan kita mau kita tertib protokol kesehatan untuk melindungi kita, atau kita ingin lockdown total," pungkasnya.

Secara terpisah, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, lockdown sangat memungkinkan diberlakukan pemerintah, jika itu menjadi pilihan agar dapat menyelamatkan rakyat.

"Sangat mungkin (lockdown) jika bisa menyelamatkan rakyat, kita jangan mengulang kelambanan kita saat pertama dulu virus masuk ke Indonesia," kata Mufida saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Indonesia Might Enter Another Lockdown After Covid-19 Cases Surge

Mufida mengatakan, melihat perkembangan kasus harian Covid-19 yang semakin bertambah, sudah semestinya pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan yang lebih tegas.

Selain itu, ia meminta pemerintah meningkatkan pengetesan, pelacakan kontak, dan perawatan atau 3T (testing, tracing dan treatment).

"Serta penambahan Fasyankes, alkes dan obat-obatan," ujar Mufida.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung soal kemungkinan Indonesia lockdown sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang belum kunjung membaik.

Hal itu disampaikannya saat berbicara dalam rapat terbatas bersama menteri dan gubernur yang disiarkan dalan live Instagram Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com