Pengamat: Risma Jangan Blusukan di DKI Saja, tapi Juga Provinsi Lain

Kompas.com - 07/01/2021, 13:04 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai aksi blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebetulnya wajar saja.

Namun, Adi mengingatkan agar Risma jangan hanya sibuk di DKI Jakarta. Ia mengatakan ada 33 provinsi lain yang juga perlu diperhatikan Risma.

"Terlepas dari kontroversinya, blusukan ini sebetulnya bagus. Tapi blusukannya jangan hanya di Jakarta. Tunjukkan juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain," kata Adi saat dihubungi, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Pengamat: Blusukan Risma Bisa untuk Tunjukkan Kinerja atau Kepentingan Pilkada DKI

Menurut Adi, jika Risma hanya fokus dengan masalah penyandang sosial di DKI Jakarta, maka tak heran jika muncul isu yang menyebut aksi blusukan itu hanya sebagai pencitraan demi kursi DKI-1.

Ia mengatakan, aksi blusukan Risma itu juga harus diiringi dengan penyelesaian masalah yang konkret.

"Janjikan para gelandangan itu hidupnya akan layak. Dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, dikasih bantuan. Jadi blusukannya tidak melulu dituding pencitraan atau sekadar jadi tangga menuju Pilkada DKI Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Pengamat : Risma Ingin Perkenalkan Diri ke Masyarakat Jakarta dan Indonesia

Jika Risma mampu melakukan itu, Adi yakin publik akan menghormati kinerja Risma sebagai Mensos dan memahami bahwa blusukan memang merupakan gaya kepemimpinannya.

"Saya kira publik akan memahami bahwa Risma bukan blusukan untuk DKI Jakarta. Tapi murni merpresentasikan dirinya sebagai Mensos yang memang gaya dan style politiknya blusukan," tuturnya.

Di lain sisi, Adi menilai perlu ada investigasi soal gelandangan yang ditemui Risma saat blusukan di Sudirman dan Thamrin.

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Menurut dia, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria perlu ditindaklanjuti. Riza mengaku heran karena selama ini tidak pernah ada tunawisma di kawasan tersebut.

"Ini kan mengesankan gelandangan dan pengemis yang ditemui Risma 'jadi-jadian'. Perlu dicek apakah gelandangan yang ditemui Risma memang beroperasi di Sudirman-Thamrin atau datang entah dari mana. Itu perlu di-clear-kan kalau ada yang punya kepentingan untuk memvalidasi tentang blusukan itu," ujar Adi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nakes yang Terdaftar sebagai Peserta Vaksinasi Covid-19 Tak Lagi Terima SMS

Nasional
Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Cegah Bencana Skala Besar, PKB Minta Pemerintah Aktifkan Tim Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X