Kompas.com - 07/01/2021, 12:20 WIB
Logo Majelis Ulama Indonesia (MUI) mui.or.idLogo Majelis Ulama Indonesia (MUI)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, penetapan kehalalan suatu produk masih menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, Sukoso.

"Fatwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia," kata Sukoso dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Wapres Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Digelar Setelah Ada Rekomendasi BPOM dan MUI

Sukoso mengatakan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak mengubah kewenangan MUI dalam penetapan kehalalan produk.

Ia melanjutkan, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) juga mengatur bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui pelaksanaan Sidang Fatwa Halal.

"Ketentuan yang sama ditegaskan juga dalam Pasal 33 UU Cipta Kerja, bahwa penetapan kehalalan produk dikeluarkan oleh MUI melalui Sidang Fatwa Halal," ujarnya.

"Jadi jelas, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, keduanya sama-sama mengatur bahwa penetapan kehalalan produk menjadi kewenangan MUI," ucap Sukoso.

Baca juga: Soal Kehalalan Vaksin Covid-19, Pemerintah: MUI Tinggal Lakukan Sidang Fatwa

Diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU JPH.

Perbedaannya mulai dari persyaratan auditor halal, cara memperoleh sertifikasi halal dan waktu penerbitan sertifikat produk halal.

Dalam Pasal 35 UU JPH disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

Nasional
Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Nasional
Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Nasional
Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Nasional
UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812  Orang

UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812 Orang

Nasional
Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Pimpinan Komisi III: KPK Harus Tempatkan Penyidik Berintegritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X