Pengamat: Blusukan Risma Bisa untuk Tunjukkan Kinerja atau Kepentingan Pilkada DKI

Kompas.com - 07/01/2021, 11:59 WIB
Wali Kota Surabaya dua periode Tri Rismaharini secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya dua periode Tri Rismaharini secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki dua motif.

Pertama, bisa saja blusukan yang dilakukan Risma bertujuan untuk menunjukkan dirinya bekerja sebagai Mensos yang baru dilantik Presiden Joko Widodo. Selain itu, bisa pula blusukan Risma bertujuan melihat kondisi sosial yang sesungguhnya.

Kedua, bisa jadi blusukan yang dilakukan Risma merupakan langkah awal memperkenalkan diri dan membentuk citra di masyarakat untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Pilpres 2024.

Baca juga: Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Blusukannya Jadi Pro dan Kontra

Sebabnya, berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

“Jadi motifnya bisa apakah untuk betul-betul memperlihatkan Risma bekerja sebagai menteri. Atau motivasinya risma itu nanti didesain untuk menjadi Gubernur DKI,” kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Ia mengatakan, Risma bisa mendapatkan sentimen negatif sebagai Mensos atau calon presiden potensial bila aksi blusukannya itu ternyata dibuat-buat dan tidak orisinal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, Risma juga bisa mendapat sentimen positif bila aksi blusukannya orisinal dan dilakukan secara konsisten. Selain itu tentu harus didukung dengan kinerjanya yang apik di Kemensos.

Terlepas dari tujuan Risma melakukan blusukan untuk menujukkan kinerja sebagai Mensos atau kepentingan Pilkada DKI, Pangi menyarankan mantan Wali Kota Surabaya itu mempelajari pemilihan cara yang tepat untuk mendapat respons positif dari masyarakat.

Sebabnya, masyarakat bisa jadi sudah merasa bosan dengan politisi yang membangun citranya dengan blusukan. Terlebih saat ini hampir semua politisi melakukan blusukan untuk mendapat perhatian masyarakat.

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

“Risma harus belajar banyak dalam pemilihan isu dan cara kalau memang beliau sedang berupaya membangun popularitas dan reputasi sebagai pemimpin yang perhatian dan dekat dengan rakyat,” ucap Pangi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Nasional
Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Nasional
Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI Ini Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI Ini Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Nasional
Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Nasional
Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Nasional
Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X