Pengamat: Blusukan Risma Bisa untuk Tunjukkan Kinerja atau Kepentingan Pilkada DKI

Kompas.com - 07/01/2021, 11:59 WIB
Wali Kota Surabaya dua periode Tri Rismaharini secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya dua periode Tri Rismaharini secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai blusukan yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini memiliki dua motif.

Pertama, bisa saja blusukan yang dilakukan Risma bertujuan untuk menunjukkan dirinya bekerja sebagai Mensos yang baru dilantik Presiden Joko Widodo. Selain itu, bisa pula blusukan Risma bertujuan melihat kondisi sosial yang sesungguhnya.

Kedua, bisa jadi blusukan yang dilakukan Risma merupakan langkah awal memperkenalkan diri dan membentuk citra di masyarakat untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2022 dan Pilpres 2024.

Baca juga: Risma Temukan Tunawisma di Sudirman-Thamrin, Blusukannya Jadi Pro dan Kontra

Sebabnya, berdasarkan survei Voxpol yang dirilis Selasa (5/1/2021), Risma masuk dalam 12 besar calon presiden potensial dengan elektabilitas 4,1 persen.

“Jadi motifnya bisa apakah untuk betul-betul memperlihatkan Risma bekerja sebagai menteri. Atau motivasinya risma itu nanti didesain untuk menjadi Gubernur DKI,” kata Pangi kepada Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Ia mengatakan, Risma bisa mendapatkan sentimen negatif sebagai Mensos atau calon presiden potensial bila aksi blusukannya itu ternyata dibuat-buat dan tidak orisinal.

Sebaliknya, Risma juga bisa mendapat sentimen positif bila aksi blusukannya orisinal dan dilakukan secara konsisten. Selain itu tentu harus didukung dengan kinerjanya yang apik di Kemensos.

Terlepas dari tujuan Risma melakukan blusukan untuk menujukkan kinerja sebagai Mensos atau kepentingan Pilkada DKI, Pangi menyarankan mantan Wali Kota Surabaya itu mempelajari pemilihan cara yang tepat untuk mendapat respons positif dari masyarakat.

Sebabnya, masyarakat bisa jadi sudah merasa bosan dengan politisi yang membangun citranya dengan blusukan. Terlebih saat ini hampir semua politisi melakukan blusukan untuk mendapat perhatian masyarakat.

Baca juga: Jadi Polemik di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

“Risma harus belajar banyak dalam pemilihan isu dan cara kalau memang beliau sedang berupaya membangun popularitas dan reputasi sebagai pemimpin yang perhatian dan dekat dengan rakyat,” ucap Pangi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Kronologi Gugurnya 2 Prajurit TNI dalam Kontak Tembak dengan KKB

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Dugaan Pemberian Uang ke Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Kasus Proyek Jembatan, KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Eks Bupati Kampar

Nasional
Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Penjelasan Polri soal Pam Swakarsa yang Diwacanakan Calon Kapolri Listyo Sigit

Nasional
Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 Mengkhawatirkan, DKI Lebih dari 80 Persen

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

KPK Perpanjang Penahanan Edhy Prabowo

Nasional
KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X